Home » Berita » Gubernur Harus Tertibkan Kontraktor Swasta

Gubernur Harus Tertibkan Kontraktor Swasta

Terutama yang tidak sesuai Undang-Undang

Ilustrasi

PALEMBANG – Gubernur Sumsel Alex Noerdin didesak untuk mengeluarkan peraturan gubernur soal penertiban perusahaan kontruksi sektor swasta yang dinilai masih yang banyak tidak memiliki sertifikat kontruksi seperti dalam ketentuan UU.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi, Bahtiar ravenala ujung kepada pers di Palembang.

Menurutnya perusahaan kontruksi sektor swasta yang berkontribusi dalam pembangunan jasa kontruksi seperti Mall, ruko, perumahan dan lainnya mencapai 30 persen. Mereka dinilai tidak memiliki sertifikasi sebagai perusahaan kontruksi. Menurutnya berdasarkan UU No. 18 yang menjelaskan bahwa pembangunan jasa kontruksi hanya dapat dilakukan oleh badun usaha yang memiliki izin kontruksi dan memiliki izin sertifikasi.

Dengan pergub ini mengharapkan 30 persen perusahaan kontruksi dapat melakukan sesuai dengan aturan sehingga ketika terjadi kegagalan kontruksi dapat dengan mudah proses pertanggung jawabannya.

Sementara Ketua LPJK Daerah Eddy Ganefo mengatakan perusahaan kontruksi yang akan melakukan pembangunan harus masuk dalam LPJK. Karena jika tidak masuk dalam LPJK maka tidak ada sertifikasi sehingga dilarang ikut dalam jasa kontruksi. Di Sumsel menurutnya yang paling banyak melakukan tidak sesuai ketentuan ada pada perorangan. Untuk anggota LPJK Sumsel saat ini hanya sekitar 4000an anggota.

Hal yang sama juga dikemukaan oleh Wakil Gubernur Eddy Yusuf yang menerangkan ada 2 kontraktor yang saat ini telah diblacklist karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam menjalankan proyek akibatnya tidak diperbolehkan untuk ikut tender dalam 2 tahun mendatang. Pihaknya berharap LPJK untuk mengawasi para kontraktor tersebut. (Fatur)

Beri komentar