Home » Berita » Pemkot minta Klarifikasi KPK Terkait Pelayanan Publik

Pemkot minta Klarifikasi KPK Terkait Pelayanan Publik

Palembang – Terkait penilaian KPK terhadap pelayanan publik di kota palembang terburuk nomor 3 di Indonesia. Pemkot Palembang meminta klarifikasi KPK pelayanan apa saja yang dinilai tersebut. pasalnya pelayanan publik di kota Palembang banyak jumlahnya dan tidak semua di bawah pemerintah kota.

Walikota Palembang Eddy Santana Putra menyatakan pihaknya belum mendapatkan informasi yang resmi dari KPK apakah pelayanan publik yang dinilai tersebut berapa pada pemerintah kota atau pelayanan publik secara umum, pasalnya pelayanan publik ada dibawah pemkot Palembang dan pemprov Sumsel.

Dia menyatakan, kalaupun penilaian tersebut pada pelayan publik dari pemkot. dia berharap penilaian yang dilakukan KPK tersebut sebelum kantor pelayanan dan perizinan terpadu di resmikan. pasalnya, menurutnya pihak KPPT saat ini, masuk rekor pelayanan publik terbaik no 10 di Indonesia. walaupun umurnya baru 3 bulan.

Selain itu dia menjelaskan, jika dilihat dari pelayanana pembuatan KTP. pihaknya sudah mereformasi pembuatan KPT dari sebelumnya dipusatkan di dinas catatan sipil, sekarang sudah dapat dibuat di kecamatan masing-masing.

Namun dia mengakui, masih ada kendala pada tingkat operasionalnya. karena sebagian masyarakat masih meminta jasa calo untuk pembautan KPT atau jasa ketua Rt. sehingga terkesan proses pembuatan ktm menajdi lama dan mahal. padahal masyarakat dapat langsung membuat KTP di kecamatan setempat.

Oleh karena itu, pihaknya telah berkoordinasi kepada kepala kecamatan setempat agar lebih serius dalam pelayanan publik terutama dalam hal pembuatan KTP. ( Hazmin / Trijaya)

Beri komentar