Home » Berita » Tiga Perusahaan Perkebunan Bermasalah

Tiga Perusahaan Perkebunan Bermasalah


MUSIRAWAS – Tiga perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Musi Rawas (Mura) mengalami sejumlah masalah, antara lain soal kepemilikan lahan dan peraturan tata ruang wilayah.

“Tiga perusahaan yang menghadapi masalah ini di antaranya PT London Sumatra Tbk, PT Musi Hutan Persada (MHP), dan perusahaan perkebunan hutan tanaman industsri (HTI) kayu akasia PT

Dendi Marker Indah Lestari,” kata Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Musi Rawas, Ahmadi Zulkarnain, Jumat (3/12).

Ahmadi mencontohkan, PT Lonsum site Mura Lakitan mengalami masalah atas kepemilikan lahan plasma yang dibangun di lokasi lahan inti seluas 93 kavling. Termasuk juga pada site Bukit Hijau, Kecamatan Rawas Ilir, karena menyalahi aturan tata ruang wilayah.

Perusahaan ini, tambah Ahmadi, seharusnya sudah menyerahkan lahan ke masyarakat pada Tahun 2001 namun tidak layak, kendati pada 6 Juli 2002 disepakati perusahaan menjanjikan akan membangunnya namun hingga 31 Desember 2008 belum terealisasi.

Akhirnya masalah ini kemudian mencuat pada Tahun 2009, setelah ratusan warga Muara Lakitan menuntut penyerahan lahan plasma yang dijanjikan dan mengancam akan menduduki lahan perusahaan ini.

Kasus lainnya paket plasma di SP-V Desa Bina Karya, Kecamatan Karang Dapo, berupa pembagian plasma terkait kredit dengan pola KPPA yang telah lunas pada 30 April 2006, namun sampai saat ini belum diserahkan.

Sedangkan kasus kepemilikan paket plasma kebun sawit juga terjadi antara PT Dendi Marker Indah Lestari (DMIL) dengan warga Desa Karang Dapo I, Kecamatan Karang Dapo dengan jumlah 430 paket.

Saat ini PT DMIL sudah menyatakan kesiapannya memberikan lahan plasma, tetapi masih bermasalah dengan penyediaan lahan pengganti.

Terakhir urai Ahmadi, masalah masyarakat enam desa transmigrasi di Kecamatan Muara Lakitan pada kawasan HTI, dengan perusahaan perkebunan akasia PT MHP.

Enam desa tersebut saat ini belum memiliki wilayah desa, sedangkan lahan yang mereka tempati adalah kawasan hutan produksi dengan izin pemanfaatan dipegang oleh PT MHP.

“Untuk kasus lahan pemukiman dan lahan usaha warga transmigrasi ini, kasusnya sudah diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi dan Tenagakerja, serta Kementerian Kehutanan, dan

sudah diusulkan untuk pelepasan kawasan melalui penyusunan rencana tata ruang Provinsi Sumsel,” tandasnya. (ant/trj)

2 komentar untuk “Tiga Perusahaan Perkebunan Bermasalah”

  1. Yohannes C. Ginting, Lampung

    Hendaknya setiap masalah yang timbul antara peruahaan dan masyarakat, Pemda harus cepat tanggap dan menyelesaikan secara cepat secara profesional, adil dan tanpa menimbulkan masalah sekecil apapun di kemudiaan hari. Ini penting utk kemajuan bersama di Musi Rawas.

    • jalal

      btul kata bang yohanes.supaya tenaga yg bekerja merasa aman.jg jdi pelampiasan msyrakat yg demo.apalagi tenaga dri jauh.utk mencari lbih dri skedar makan

Beri komentar