Home » Berita » Bahas 6 Raperda Inisiatif, Dewan Bentuk 5 Pansus

Bahas 6 Raperda Inisiatif, Dewan Bentuk 5 Pansus


PALEMBANG – DPRD Sumsel membentuk 5 panitia khusus (Pansus) untuk membahas 6 usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif. Ke enam pansus itu dibentuk dalam rapat paripurna DPRD Sumsel.

Ke enam pansus yang dibentuk tersebut yakni Pansus I tentang Raperda Prolegda dan Raperda Kerjasama Daerah, kemudian Pansus II membahas Raperda Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Sementara Pansus III membahas Raperda tentang Penanaman Modal Daerah, Pansus IV membahas tentang Raperda Kegiatan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara di Provinsi Sumsel, terakhir Pansus V membahas Raperda Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sumsel, Yuswar Hidayatullah yang dibincangi usai rapat paripurna DPRD Sumsel menerangkan, ke lima pansus itu dibentuk untuk membahas 6 raperda inisiatif secara terperinci atau dengan kata lain secara pasal per pasal.

“Pansus ini bekerja mulai hari ini, sampai 22 Februari. Hasil dari kerja pansus itu, akan dilaporkan di paripurna kemudian ditetapkan menjadi Perda,” jelas Yuswar.

Yuswar menjelaskan, untuk Pansus I diketuai Abadi B Darmo, Pansus II Budiarto Marsul, Pansus III Hasbullah Akib, Pansus IV Iskandar Syamuel, dan Pansus V diketuai Bihaqie Soefyan.

Sementara itu, dalam rapat paripurna kemarin dengan agenda tanggapan atau jawaban dari Banleg DPRD Sumsel terhadap pendapat Gubernur Sumsel, Alex Noerdin terhadap 6 raperda inisiatif menerangkan Raperda tentang Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan diharapkan nanti menjadi regulasi untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan khususnya pendidikan olahraga di Sumsel.

“Sedangkan Raperda tentang Penaman Modal Daerah tujuannya, sebagai regulasi untuk memberikan kepastian hukum kepada investor yang akan melakukan investasi di Sumsel,” terang Ketua Banleg DPRD Sumsel, Ahmad Yani.

Yani menjelaskan, Perda Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diajukan dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi tenaga penyuluh pertanian yang tersebar.

Yani berharap dengan adanya perda ini maka ada payung hukum membentuk wadah koordinasi, intergrasi tenaga penyuluh di Sumsel.

“Lalu Raperda tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara diharapkan menjadi landasan hukum bagi eksekutif dalam melaksanakan penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara di Sumsel,” tandasnya. (Morino)

Beri komentar