Home » Berita » Dewan Sahkan 10 Raperda Usulan Pemprov. Sumsel

Dewan Sahkan 10 Raperda Usulan Pemprov. Sumsel


PALEMBANG – Setelah dilakukan pembahasan dan penelitian oleh masing-masing panitia khusus DPRD Sumsel akhirnya 10 dari 11 ancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan Pemerintah Prov. Sumsel disetujui.

Persetujuan itu disampaikan pada rapat paripurna laporan pansus-pansus DPRD Sumsel terhadap pembahasan 11 raperda usulan Pemprov. Sumsel yang dipimpin Ketua DPRD Sumatera Selatan, Wasista Bambang Utoyo di Palembang.

Wasista pada rapat mengatakan dari laporan pembahasan pansus-pansus maka dapat disimpulkan sebanyak 10 dari 11 Raperda disetujui untuk disahkan, sedangkan satu raperda lagi yakni tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas Kawasan Kebisingan (BKK) Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang sebagaimana laporan Pansus IV meminta perpanjangan waktu dalam penyelesaiannya.

Juru bicara Pansus IV DPRD Sumsel, Muhammad Id mengatakan pansus itu menyetujui Raperda Tentang Retribusi Perizinan Tertentu menjadi perda, sedangkan terhadap Raperda KKOP dan BKK Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Pansus IV meminta perpanjangan waktu dalam penyelesaian, pembahasan dan pengesahannya serta akan dilaporkan pada masa sidang berikutnya.

“Pansus IV DPRD Sumsel juga merekomendasikan akan menyempurnakan muatan-muatan dari raperda ini bersama dengan mitra terkait dan pemangku kepentingan kabupaten/kota,” ujarnya.

Ia menambahkan selain itu, pihaknya juga akan mengadakan pemeriksaan lapangan terhadap batas-batas zona kawasan keselamatan kawasan penerbangan.

Sementara Juru bicara Pansus II Hj Sumiati Kamal BSc menyatakan setelah melakukan penelitian dan pembahasan Raperda tentang Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha maka Pansus itu dapat memahami dan dapat disahkan menjadi Perda Sumsel.

Sedangkan, Ketua Pansus III DPRD Sumsel, Hasbullah Akib menuturkan setelah Pansus III mengadakan penelitian dan pembahasan terhadap Raperda perubahan kedua atas Perda No.7 Tahun 2004 tentang penyertaan modal daerah dalam pendirian perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sumsel dan raperda penambahan penyertaan modal Bank SumselBabel maka mereka dapat menerima dan menyetujui dua raperda tersebut.

Selain itu, juru bicara Pansus V, Drs Mgs KHA Zaini Husin Umrie menegaskan setelah melakukan penelitian dan pembahasan terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda No.3 tahun 2009 tentang program sekolah gratis dan Raperda tentang penanggulangan HIV/Aids maka Pansus V DPRD Sumsel juga dapat memahami dan selanjutnya dapat disetujui dalam rapat paripurna.

“Kedua raperda tersebut dapat disahkan menjadi Perda Sumsel,” ujarnya.

Begitu juga Pansus I DPRD Sumsel menyetujui raperda yang mereka bahas pada rapat paripurna yang dihadiri oleh Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin. (Morino)

Beri komentar