Home » Berita » Pemkab OI Tetap Alot, Massa Siap Perjuangkan Hak

Pemkab OI Tetap Alot, Massa Siap Perjuangkan Hak

PALEMBANG – Tampaknya berbagai cara yang dilakukan para transmigran KTM Rambutan OI menuntut kembali lahannya belum menemukan ujung. Pasalnya, dari pertemuan yang dijadwalkan DPRD Sumsel yang dihadiri perwakilan Pemkab OI, Direktur PT IAL (Indralaya Agro Lestari), DPRD OI, BPN dan pihak terkait belum bisa membuahkan keputusan.

Meski Ketua DPRD OI, Iklim Cahya, yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan permasalahan lahan transmigran telah berlangsung lama. Namun, belum ada jalan keluar yang tepat bagi berbagai pihak.

Iklim pun menghimbau agar semua pihak, baik pejabat, perusahaan, ataupun masyarakat yang menguasai lahan segera mengembalikan kepada warga transmigrasi.

”Tidak ada solusi lain dari permasalahan ini kecuali berlapang dada. Khususnya kepada pejabat, mantan pejabat, warga, perusahaan di sekotar lokasi, untuk ikhlas menyerahkan lahan yang mereka akui sebagai miliknya,” kata dia.

Iklim mengatakan, dirinya yakin dan percaya seorang Bupati OI juga akan berbesar hati melepaskan lahan miliknya.

”Jika memang Bupati punya lahan, beliau juga pasti mau memberikan lahan itu kembali,” katanya seraya tersenyum dan disambut dengan gemuruh tepuktangan peserta rapat.

Senada dengan yang diungkap Edwar Jaya, Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel mengatakan perebutan tanah tidak akan terjadi jika semua orang ingat mati.

”Jika yang ingat mati sudah pasti mau melepaskan lahan, tapi bagi yang bersikeras bisa ditempuh jalur hukum. Jika tidak kita ajukan saja progran transmigrasi bagi pejabat, sebab tampaknya banyak pejabat yang bermintat tinggal di transmirasi,”katanya seraya berseloroh.

Sementara itu Asisten I Pemkab OI, Herman, mengatakan sejak awal pemkab OI tidak pernah memberikan izin kepada PT IAL untuk membuka usaha di lahan transmigran, melainkan Gubernur Sumsel.

”Selain itu lahan itu juga masih tapal batas,” ujarnya singkat.

Lain halnya yang diungkap Direktur PT IAL, Tabrani AS, menurutnya saat ini perusahaanya serba kesulitan. Sebab menurut dia, akibat masalah kepemilikan lahan itu, pihaknya seolah hanya memiliki izin tapi tidak bisa digarap. Sementara lahan lain banyak yang tidak bisa ditanami karena kondisinya.

”Jadi kesannya saat ini kami hanya punya izin tapi tidak punya lahan. Jika terus seperti ini mana ada investor yang mau menanamkan modal mereka di Sumsel,” keluhnya.

Menanggapi hal tersebut Koordinator transmigran, Nachung Tajudin mengatakan pihaknya masih akan terus berjuang sampai apa yang diharapkan bisa terwujud.

”Tuntutan kami sudah jelas, yakni mengambil kembali lahan transmigran yang sudah disahkan secara undang-undang untuk dikelolah oleh masyarakat transmigran. Jika apa yang dicitakan belum terwujud, maka kami tidak akan berhenti menyuarakan hak kami,” kata dia.

Dirinya juga menyesalkan kedatangan pejabat yang tidak kompeten. Buktinya Bupati OI hanya bisa diwakilkan Asisten I, Gubernur Sumsel juga tidak memenuhi janji untuk datang dan mendengarkan apa keluhan dan tuntutan masyarakatnya.

Seperti diketahui, warga transmigran masih tetap menuntut lahan seluas seluas ±3600 hektar, yang dicadangkan untuk rakyat peserta transmigrasi diawal tahun 2004, yang ternyata sebagian besar malah di klaim milik pejabat dan perusahaan perkebunan.

Namun, sejak warga menginjakkan kaki ke wilayah transmigrasi diakhir tahun 2005, warga peserta program transmigrasi nasional banyak mengalami persoalan-persoalan prinsip hidup kemanusiaan dilahan transmigrasi.

Janji awal pemerintah, warga peserta transmigrasi akan mendapatkan total lahan 2¼ hektar, serta fasilitas hidup lainnya. Ternyata hanya menerima upah panggung kayu 4×6 dan lahan pekarangan 50×50 meter.

Kawasan pemukiman transmigrasi itu sendiri dihuni dan dibagi atas UPT 1 Parit, TSM dari asal UPT Parit, TSM Lokal UPT Parit, UPT Rambutan 1, UPT Rambutan II dengan masing-masing Kepala Keluarga (KK) ±900 atau 2500 lebih jiwa. (Morino)

Beri komentar