Home » Berita » Calon Independen Harus Paham Persyaratan

Calon Independen Harus Paham Persyaratan

PALEMBANG – Bakal calon (Balon) walikota Palembang yang akan maju lewat jalur independen pada Pemilukada Kota Palembang nanti, harus memahami persyaratan yang ada. Hal ini ditegaskan Ketua KPU Kota Palembang, Eftiyani.

Dikatakan Eftiyani, berdasarkan UU No.12 Tahun 2008, calon perseorangan mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, apabila memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan-ketentuan. Untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250 ribu jiwa, maka harus didukung sekurang-kurangnya 6,5%. Untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250 ribu-500 ribu jiwa, harus didukung sekurangkurangnya 5% dan untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500 ribu sampai 1.000.000 jiwa, harus didukung sekurang-kurangnya 4%. Sedangakn untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3%.

“Kalau melihat itukan, berarti Palembang jumlah penduduknya diatas satu juta jiwa. Berarti calon perorangan tersebut, dukungannya minimal 3 persen. Dari tiga persen tersebut, sekitar 50% jumlah pendukungnya tersebar di 16 kecamatan yang ada,” jelas Eftiyani.

Ditambahkannya, selain itu, setiap balon independen tersebut, harus melampirkan KTP dan surat pernyataan dukungan dari para pendukungnya.

“Apalagi nanti setelah ada E-KTP, akan mempermudah kita,” sambungnya.

Terlepas dari pemahaman yang harus dilakukan para Balon Walikota Palembang dari jalur independent, Eftiyani, menuturkan, bahwa KPUD Palembang sudah memperkirakan kondisi yang terburuk, pada saat pelaksanaannya nanti.

“Jadi pada saat rapat pleno pertama KPU Kota Palembang pada tanggal 16 Januari ini, kita akan membicarakan tentang 13 regulasi teknis tentang landasan dan pelaksanaan hukum Pilkada, kemudian yang lebih prinsip adalah masalah tahapan,” tuturnya.

Pada proses tahapan itu, tandasnya, KPUD akan mencoba dan memperhitungkan Pemilukada itu sendiri. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya putaran kedua, karena suara calon berimbang yang tidak mencapai 50+1% atau terjadi pemilihan ulang, karena keputusan MK.

“Kami juga harus berfikir dan berfikir yang terjelek. Bahwa kami harus memikirkan secara matang, kemungkinan-kemungkinan terjadinya Pemilukada putaran kedua atau kemungkinan lain terjadi Pemilukada ulang, karena keputusan MK. Itukan sebagai antisipasi seperti pada kejadian pada Pilkada di Kabupaten Muba,” pungkasnya. (Morino)

Beri komentar