Home » Berita » Sengketa Lahan, Bupati Lamban

Sengketa Lahan, Bupati Lamban

PALEMBANG – Pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati, dinilai lamban menyelesaikan setiap konflik lahan yang terjadi antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat yang ada diwilayah masing-masing.

Lambannya penyelesaian tersebut, disinyalir karena keluarnya izin prinsip bagi perusahaan untuk mengeksplorasi lahan tersebut, langsung dari sang kepala daerah.

Pernyataan tersebut, diungkapkan anggota Komisi I DPRD Sumsel, Slamet Sumosentono, di ruang Komisi I, kemarin.

Dikatakan Slamet semua penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak kabupaten itu lamban, padahal yang mengeluarkan izin prinsip adalah bupati itu sendiri.

“Kemudian terjadi gejolak dan sengketa lahan. Kesalahan atau kekeliruan, bahwa izin prinsip yang tidak melalui pengawasan langsung kewilayah tersebut, apakah ada hak rakyat atau tanaman rakyat dan pemukiman masyarakat sepertinya sudah diabaikan,” jelasnya.

Menurut politisi asal Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ini, permintaan dari wakil gubernur, bahwa seluruh penyelesaian ini dikembalikan kepada Pemkab Muba, OI dan OKI dan harus bisa menyelesaikan secepatnya. Hal itu sudah sesuai dengan pertemuan yang telah dilakukan bersama Wakil Gubernur, pihak perusahaan, Pemkab dan Komisi I DPRD Sumsel sendiri.
“Memang penyelesaian konflik lahan ini rumit. Tapi, kalau tidak ada kasus-kasus seperti ini yang mencuat sampai ke nasional, mungkin tidak ada kritik bagi mereka (bupati) untuk menyelesaikan masalahnya kan tentang pengeluaran izin prinsip,” sambungnya.

Harapan DPRD sendiri, tandas Slamet, agar tuntutan rakyat itu harus di monitor dan harus dikembalikan kepada rakyat. Kalau memang benar lahan dan tanah itu memang milik mereka.

“Penyelesaian izin prinsip itu lebih mudah daripada Hak Guna Usaha (HGU), karena izin itukan yang mengeluarkan bupati. Jadi kalau izin tersebut melanggar dari aturannya, maka izin tersebut harus direvisi,” tukasnya.

Terpisah, anggota DPRD Sumsel dari daerah pemilihan (dapil) OI, Rusdi Tahar ST, mengatakan, berlarut-larutnya proses penyelesaian masalah ini, lantaran panjangnya rantai penyelesaian birokrasi, padahal masyarakat menginginkan kasus ini cepat selesai.

“Pemprov Sumsel sudah menjadi instrument yang memberikan ruang menyelesaikan kasus ini. Tapi kuncinya di Pemkab OI yang belum maksimal untuk menyelesaikan masalah ini,” jelasnya.

Politisi muda asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini menuturkan, karena bupati diberikan wewenang dari pusat, untuk menyelesaikan masalah di daerahnya untuk kesejahteraan rakyat. Jadi, penyelesaian kasus ini ada ditangan bupati OI.

“Masalah ini kan di bawah kendali Dinas Transmigrasi OI, kalau tidak selesai, semestinya bupati OI memecat kepada dinas transmigrasi,” sambungnya.

Sudah selayaknya, tandas Tahar, bupati OI dengan itikat baik dan dengan kekuatannya menyelesaikan kasus ini. Hanya saja, hal tersebut tidak dilakukan bupati OI, malahan beberapa kali pertemuan bupati OI dan staf tidak pernah hadir. Kalau kasus ini dibiarkan terus bisa berakumulasi dan mungkin saja kejadian sodong dan mesuji bisa terjadi kalau kasus, ini tidak cepat-cepat di tuntaskan.

“Komitmen Pemkab OI untuk menuntaskan masalah ini yang saya lihat masih lemah,” pungkasnya. (Morino)

Beri komentar