Home » Berita » Tujuh Kabupaten Kota Didesak Selesaikan Sengketa Lahan

Tujuh Kabupaten Kota Didesak Selesaikan Sengketa Lahan

PALEMBANG – Jika sebelumnya Pemprov Sumsel memerintahkan pemkab OKI, Ogan Ilir (OI) dan Musi Banyuasin (Muba) untuk segera menyelesaikan konflik lahannya, kini giliran 7 kab/kota yang ada di Sumsel juga harus menyelesaikan sengketa lahannya.

Peta Sumsel

Ketua Komisi I DPRD Sumsel , Erza Saladin mengatakan dari rapat bersama antara Asisten I Pemprov Sumsel, Biro Pemerintahan, Biro Keuangan dan Aset, Biro Hukum, Kepala BPN Sumsel dan kepala BPN kab/kota di Sumsel membahas kelanjutan sengketa lahan di Sumsel seperti di Banyuasin, Mura, OkU, Lahat, Empat Lawang, Muaraenim.

“Rapat bersama membahas tentang tahapan penyelesaian sengketa lahan untuk kabupaten kota yang ada di 7 kabupaten dan kota, untuk pekan pertama bulan maret dimulai Kabupaten Banyuasin dan terus kabupaten kota lainnya,” katanya.

Menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini terlepas bagaimana rumitnya kasus ini harus ada kejelasan tahapan penyelesaian sengketa lahan tersebut.

“Kita minta data dan hasil evaluasi HGU dan izin prinsip yang dilakukan BPN artinya kalau memang pemilik atau izin HGU dan izin prinsip itu bermasalahan harusnya BPN dan Pemprov harus berani melakukan tindakan untuk menegakkan wibawa pemerintahan Sumsel dan berdasarkan pembicaran kepala BPN banyak lahan yang bermasalahan,”katanya.

Terakhirnya, dilanjutkan Erza, pihaknya minta peta perkembangan pelepasan dan pembebasan lahan di Jaka Baring yang dibebaskan dan berapa yang belum dibebaskan dan data itu digunakan untuk mengevaluasi pengunaan pembebasan lahan itu.

“Selama ini kita enggak tahu dari sekian ratus miliar yang digunakan mana titik-titik yang sudah di bebaskan dan mana belum pembebasan lahan, kita ingin transparansi penggunaan uang negara dari APBD kepada publik,”katanya.

Selanjutnya, kata Erza, setelah pertemuan ini akan ada pertemuan lanjutan di bulan Maret 2012 yang akan dilaksanakan pihak Pemprov Sumsel dan pihak pemerintah kabupaten dan kota , sedangkan DPRD Sumsel hanya menyeting pertemuan tersebut. (Morino)

Beri komentar