Home » Berita » DPRD Sumsel Tak Setuju Iuran BPJS Naik - Trijaya FM Palembang

DPRD Sumsel Tak Setuju Iuran BPJS Naik

indexPalembang, BP-Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan berlaku mulai awal April 2016 mendapat penolakan dari anggota DPRD Sumsel.
Anggota Komisi V DPRD Sumsel, Rizal Kenedi, tidak setuju jika iuran BPJS Kesehatan dinaikkan.
Menurut legislatif dapil VI ini, sebelum menaikkan tarif iuran BPJS hendaknya terlebih dulu meningkatkan pelayanannya.
Pasalnya hingga saat ini masih banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan BPJS itu.
“Kalau saat ini iuran BPJS harus dinaikkan kita kurang setuju. BPJS harus meningkatkan pelayanan terlebih dahulu karena masih banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan BPJS saat ini,” ujar Rizal, Senin (28/3).
Salah satunya pelayanan yang tidak maksimal kata Rizal terkait rujukan. Di mana begitu rumitnya proses rujukan jika masyarakat hendak berobat.
Selain persolan rujukan yang rumit, fasilitas kesehatan juga dirasa politisi PPP ini masih minim sehingga menjadi kendala dalam penanganan pengobatan masyarakat.
“Seharusnya BPJS juga membangun fasilitas kesehatan untuk menambahan faskes yang ada. Contohnya orang mau operasi saja terkadang harus antri padahal ini hak mereka karena sudah memenuhi kewajiban membayar iuran BPJS,” tukasnya.
Sebagaimana diketahui, iuran BPJS mengalami kenaikan. Kenaikan berkenaan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
Perpres yang ditetapkan pada 29 Februari 2016 lalu itu menyebutkan, kenaikan iuran per bulan Jamkesda atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didaftarkan pemda dari sebelumnya sebesar Rp19.225 menjadi Rp23 ribu.
Untuk peserta mandiri, semua kelasnya pun mengalami kenaikan besaran iuran per bulan. Untuk peserta JKN kelas I, iuran yang sebelumnya sebesar Rp59.500 menjadi Rp80 ribu.#osk

Beri komentar