Home » Berita » INILAH ALASAN BANDAR NARKOBA RELA MATI SAAT BEREAKSI DI INDONESIA - Trijaya FM Palembang

INILAH ALASAN BANDAR NARKOBA RELA MATI SAAT BEREAKSI DI INDONESIA

Rencana pemekaran kabupaten Banyuasin gaungnya sudah terdengar sejak Deklarasi yang berlangsung 17 September 2014 lalu, di kecamatan Mariana Banyuasin 1.

Bahkan sekitar 1.000 tokoh dari Kecamatan Banyuasin 1, Rambutan, Air Kumbang, Muara Padang, Muara Sugihan, Makartijaya, Air Saleh, Muara Telang, Sumber Marga Telang, Banyuasin 2 atau Sungsang turut hadir.

Pemekaran yang dilatarbelakangi kebutuhan dan perintah UU melalui payung hukum Pasal 18 UUD 45, UU 32 Tahun 2004 Otonomi, UU 33 Tahun 2004 Keuangan, UU No 6 Tahun 2002 tentang pemekaran. PP No 78 Tahun 2007 mengatur tentang pemekaran provinsi dan kabupaten. Minimal 5 kecamatan bisa bentuk satu kabupaten. Untuk kabupaten Banyuasin Timur ada 10 kecamatan, sayangnya masih terkendala hingga Juli 2017 ini.

Menanggapi hal itu, Anggota DPD RI Siska Marleni menilai pemerintah tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam memperpanjang moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Dia menilai keputusan tersebut tidak mengacu pada semangat otonomi daerah dan aspirasi daerah untuk mekar yang merupakan hak konstitusional daerah.

Seperti di ketahui, Pemerintah memperpanjang moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) hingga tahun 2019. Penundaan pemekaran tersebut berhubungan dengan upaya pemerintah menggenjot program pembangunan dimana keuangan negara saat ini masih fokus untuk membiayai infrastruktur pembangunan.

“Secara Substansi kita pahami pemerintah perpanjang Moratorium DOB karena kemampuan anggaran,” tegasnya.

Dia menambahkan, rasionalisasi untuk moratorium DOB bisa diterima secara substansi. Perlu diketahui DAU tundah salur tahun 2016 menjadi beban APBN 2017, realisasi pendapatan tidak sesuai. Namun Semangat otonomi daerah juga mesti jadi perhatian,” katanya.

Siska menambahkan, saat ini ada 314 usulan pemekaran daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang ditunda pemekarannya, padahal diantaranya 314 usulan ini sudah ada Amanat Presidennya.

“Saya mendesak agar Keputusan Moratorium ini tidak disama ratakan, seharusnya yang sudah ada Amanat Presidennya dibahas saja. Saya kira ini solusinya,”katanya.

Siska kembali menegaskan bahwa Standing politiknya berada di barisan perjuangan itu. Selagi menganut tiga Palsapa bahwa DOB Karena alasan pembangunan merata, kualitas layanan dan kesejahteraan maka dirinya akan dukung.

“Saya dukung DOB,” pungkasnya.[RMOL]

Beri komentar