Home » Berita » Akses Perempuan Terhadap Layanan KSR di Sumsel Masih Terbatas

Akses Perempuan Terhadap Layanan KSR di Sumsel Masih Terbatas

Palembang, BP–Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar pesta perayaan gerakan perempuan akar rumput Provinsi Sumsel dampingan WCC Palembang dengan teman “ Kepemimpinan Perempuan Untuk Kesehatan Keluarga, Perempuan Muda Dan Perempuan Pedesaan, Senin (30/10) di Hotel Amaris Palembang.
Anggota Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) diantaranya Yesi koordinator Program di WCC Palembang, Utama , anggota perempuan muda, Emi Sutarmi, kelompok Jaya Bersama , dan Febrianty mengatakan pertemuan tersebut dalam rangka perayaan Hari Perempuan Pedesaan (14 Oktober). Hari Ketahanan Pangan Nasional (15 Oktober) dan Hari Penghapusan Kemiskinan (17 Oktober). “ Pertemuan ini untuk mengingat pantingnya keluarga dan rumah tangga untuk mendidikanak agar tidak menjadi korban maupun pelaku kekerasan. memperoleh kecukupan gizi, dan bebas dari segata kekerasan berbasis gender maupun atas dasar lainnya.
Menurutnya, saat ini masih minim akses perempuan terhadap layanan Kesehatan Seksual Dan Reproduksi (KSR) di Sumsel. Apalagi cakupan JKN untuk KSR masih sangat terbatas.
“Pemiskinan yang dialami perempuan dan rendahnya jumlah perempuan yang duduk di pengambilan keputusan, mangakibatkan minimnya kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitas perempuan. Demikian juga ketersediaan data keiuarga miskin yang akurat yang masih belum ada, sehingga masin banyak program pemenntah yang belum ditenma oleh keluanga misk‘m. Saat ini, FKPAR Sumsel telah melakukan tindakan kongkrit di lapangan berupa : Pendidikan dan Kesadaran kritis bagi anggota, advokasi kebijakan negara, serta membangun hubungan dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk advokasi aturan, nilai , norma yang mendiskriminiasi perempuan,” katanya.
Oleh karena itu, Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput Sumatera Selatan. yang berasal dari Kota Palembang, Kabupaten OKI, Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten Banyuasin, dengan ini meminta agar Pemerintah Daerah memastikan adanya pembaharuan data orang miskin yang dibuat secara partisifatif untuk memastikan semua orang miskin menjadi peserta PBI JKN dan memberikan kemudahan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial.
Lalu memastikan ketersediaan alokasi anggaran dana desa untuk pemberdayaan perempuan, fasilitasi kejar paket A, B dan C untuk memastikan para perempuan memenuhi syarat untuk duduk dalam pengambilan keputusan , terpenuhinya dan terlindunginya pemenuhan gizi, hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan khususnya perempuan pedesaan , miskin kota dan perempuan muda.
“Mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan terutama berkaitan pemenuhan gizi perempuan dan perempuan muda dan kaitan hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) perempuan,” katanya.
Direktur Eksekutif WCC Palembang, Yeni Roslaini Izi mengatakan, pihaknya membentuk kelompok ini berdasarkan keinginan masyarakat di wilayah termasuk ada stafnya di wilayah yang dimaksud.
“Pembentukan kelompok ini didasari WCC selama ini fungsinya mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan dimana wilayah Sumsel ini luas sehingga kita berpikir membangun layanan berbasis komunitas, awalnya kita latih kelompok ini karena mendampingi kasus kekerasan perempuan dan anak tapi dalam perjalanan kelompok ini harus mandiri , maka harus ada tabungan sehingga mereke membuat tabungan simpan pinjam ,” katanya.
Pihaknya juga meminta, pemerintah daerah masing-masing untuk menginisiasi kelompok masyarakat yang telah pihaknya lakukan , karena kelompok ini membantu kerja pemerintah.#osk

Beri komentar