Home » Berita » HOTEL IBIS, IZIN PEMBANGUNAN TERANCAM DICABUT!

HOTEL IBIS, IZIN PEMBANGUNAN TERANCAM DICABUT!

Permasalah Hotel Ibis di Jalan Letkol Iskandar Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur (IT) I Palembang, belum kunjung usai. Kali ini polemik pembangunan hotel milik Thamrin Group itu menyeret kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Dalam rapat yang digelar Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang bersama sejumlah dinas, Kamis (12/10), menyoroti kinerja penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan lemahnya penindakan Pemerintah Kota (Pemkot).

Anggota Komisi I DPRD Palembang Adi Apriliansyah mengatakan jika tidak ada tindakan tegas dari Pemkot mengenai pelanggaran pembangunan Hotel Ibis hingga saat ini.

Dan dia mengingatkan kepada dinas terkait untuk perlu dicatat, bahwa persoalan ini tidak ada kaitannya dengan politik. Baginya, kasus Hotel Ibis ini real masalah kinerja Pemkot.

“Kami minta tegakkan Perda, jangan hanya giliran PKL kita berani. Sedangkan persoalan ini sudah jelas pelanggaran, namun tidak ada tindakan. Kalau rakyat kecil ada persolan tidak sampai sebulan langsung dibongkar. Sekarang giliran orang besar, tidak ada tindakan tegas sampai berbulan-bulan,” tegasnya.

Dalam rapat ini turut dihadiri, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Palembang, Dinas PU PR, Dishub, Satpol PP dan dinas terkait lainnya. Hanya saja tidak ada perwakilan dari pihak Hotel Ibis.

Ketua Komisi I DPRD Palembang, Endang Larasati Lelasari mengatakan, kalau belum tuntasnya persoalan Hotel Ibis ini pihaknya sebagai wakil rakyat sangatlah tersinggung. Mengapa? Karena rekomendasi yang dikeluarkan lembaga ini tidak diindahkan sama sekali.

“Sampai sekarang mereka tetap saja bekerja, meskipun, sudah ada kesepakatan untuk tidak bekerja dan wajib mengurus revisi IMB. Ini karena Pemkot tidak tegas,” kata dia.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini mempertanyakan ketegasan Pemkot Palembang, karena sampai hari ini, seolah-olah ada kelonggaran terhadap pengusaha yang satu ini.

Menurutnya, legislatif dan eksekutif dibuat tidak ada wibawa oleh Thamrin Group. Ia menegaskan, Senin (16/10) awal pekan depan, sudah ada keputusan terkait Hotel Ibis, apakah menyanggupi atau tidak untuk bertanggungjawab atas persoalan yang ditimbulkan dengan membuat surat pernyataan yang diketahui Notaris.

“Senin sudah ada tindakan. Jangan sampai Pemkot Palembang di blacklist oleh masyarakat. Utamanya masyarakat sekitar yang terkena dampak secara langsung,” tegasnya.

Sementara, Plt Kepala DPM-PTSP Palembang, Ratu Dewa mengatakan, pihaknya sudah mengirim surat kepada dinas terkait, untuk menjelaskan secara real, persoalan ini ditunggu sampai Senin mendatang. Kalau memang sudah ada SP sampai tiga kali, pihaknya siap mencabut izin Hotel Ibis.

“Kalau dinas terkait sudah melayangkan SP sampai 3 kali, tolong sampaikan pada kami. Kami siap mencabut atau membekukan izinnya,” tegas Dewa.

Sementara itu, Kabid Keselamatan, Dishub Palembang, Zulkifli mengatakan, jika pihak Hotel Ibis tidak mau membuat surat pernyataan, sampai waktu yang ditentukan pihaknya tidak akan mengeluarkan rekomendasi Amdal Lalin sampai kapanpun.

“Surat pernyataan kami tunggu sampai Senin. Kalau tidak, tidak akan keluar rekomendasi Amdal Lalin. Perlu diketahui juga, sampai saat ini tempat parkir yang disediakan baru untuk 56 unit mobil. Sementara yang kami minta 86, jadi kurang 30, ini wajib dipenuhi,” terangnya.[RMOL]

Beri komentar