Home » Berita » Pasca Pendaftaran Bapaslon Ke KPU, Bawaslu Sumsel Tetap Lakukan Pengawasan Melekat - Trijaya FM Palembang

Pasca Pendaftaran Bapaslon Ke KPU, Bawaslu Sumsel Tetap Lakukan Pengawasan Melekat

Palembang, BP

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumsel memastikan pasca pendaftaran Bakal Pasangan Calon (Bapaslon ) kepala daerah ke KPU yang ada di Sumsel termasuk Pemilihan Gubernur Sumsel, pihaknya tetap akan melakukan pengawasan melekat.
“Kita ingin sampaikan bahwa kita akan tetap melakukan pengawasan melekat terhdap dokumen persyaratan calon yang harus diperbaiki Bapaslon setelah melakukan pendaftaran 8-10 Januari 2018 lalu. Kita akan verifiaksi faktual dokumen yang disampaikan. Kita menghimbau kepada Panwas kabupaten/kota untuk melakukan yang sama,” kata Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi SE MSi, Kamis (11/1).
Untuk penelitian ijazah Bapaslon akan dilakukan pihaknya bersama-sama dengan KPU Sumsel sebelum masa penetapan. Mana-mana dokumen yang dianggap meragukan.
Dan saat ini pihaknya masih meneliti salinan dari bakal pasangan calon.
Menurutnya, secara umum para bapaslon kepala daerah yang mendaftar telah memenuhi syarat syarat pencalonan.
“Untuk berkas yang belum sempurna bisa diperbaiki sampai 18 Januari 2018,” katanya.
Ia memastikan calon sudah melengkapi syarat calon kalau pencalonannya sudah clear.
Dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan validasi terkait ijazah Bapaslon.
“Bapaslon juga haruslah memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN),” katanya.

Dimana, tim dokternya dibentuk KPU Provinsi berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas dokter, ahli psikologi dan pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika.
“Sedangkan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika telah dibuat KPU RI bersama Pengurus Besar IDI, BNN serta Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan KPU,” katanya.
Selain itu, kesimpulan pemeriksaan ini ditandatangani ketua tim pemeriksa kesehatan untuk selanjutnya disampaikan kepada KPU Provinsi Sumsel dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
Selain itu catatan pentingnya, kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.
Bila tim pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani menyimpulkan seorang calon tidak mampu secara jasmani dan rohani atau positif menyalahgunakan narkotika, maka tidak ada upaya lain yang bisa dilakukan partai politik kecuali mengganti calon yang bersangkutan.
“Apa yang nanti diputuskan hasil dari lembaga IDI, BNN, HIMPSI final mengikat. Wajib dilaksanakan KPU. Kalau ada calon yang disarankan atau tidak disarankan. Itu haknya tiga lembaga tadi.
Kita hanya melaksanakan hasil. Jadi tim partai pengusung hendaknya menyiapkan pengganti untuk mengantisipasinya,” kata Junaidi.#osk

Beri komentar