Home » Berita » Bawaslu Sumsel Temukan Unsur Menuju PSU - Trijaya FM Palembang

Bawaslu Sumsel Temukan Unsur Menuju PSU

Palembang, BP
Mengenai tuntutan Pemilihan Suara Ulang (PSU) yang diajukan oleh beberapa masyarakat kota Palembang beberapa hari lalu terkait Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel), Bawaslu Sumsel belum mengambil sikap .
Namun diakuinya,  Senin (9/7) malam ini,  pihaknya akan menggelar rapat pleno tapi bukan memutuskan PSU namun hanya memutuskan masalah terkait kasus money politik , DPT tidak di bagi dan lain-lain.
“Dari bukti-bukti yang masuk ini, dapat kami simpulkan unsur untuk masuk kesana (PSU) ada, tinggal seberapa materi, ada pengaruhnya untuk suara , itu yang kami pertimbangkan, kata Ketua Bawaslu Sumsel, Junaidi SE MSi ketika ditemui di kantor Bawaslu Sumsel, Senin (9/7).
Dijelaskannya,   untuk laporan yang masuk di awal –awal setelah pencoblosan Pilgub Sumsel dilihatnya lemah, namun untuk laporan di akhir tenggat waktu ini menurutnya kuat.
Karena itu pihaknya berkoordinasi dengan Bawaslu RI tentang laporan masyarakat ini dan Bawaslu RI minta dikelola dengan baik karena akibatnya bisa PSU.
“ Hari ini kita panggil KPU kota Palembang untuk minta penjelasan selain itu KPU Muaraenim dipanggil, KPU lainnya yang menyelenggara pilkada untuk mensondingkan kenapa setiap KPU ini menerbitkan SK yang berbeda karena kemarin di rapat pleno rekapitulasi Pilgub Sumsel di KPU Sumsel saksi paslon nomor 4 KPU kota Palembang tidak menerbitkan SK PPK untuk Pilgub Sumsel hanya mencantumkan pemilihan walikota saja, ditengah jalan informasi itu nambah Muaraenim, sembari ikut pleno kita cari data setelah kita cocokkan ternyata informasi saksi paslon nomor 4 ini betul hanya tertulis PPK hanya menyelenggarakan walikota Palembang bukan menyelenggarakan serentak di kota Palembang demikian di Muaraenim, laporan sudah masuk , proses mulai jalan hari ini kita panggil KPU kota Palembang,” katanya.
Jika kasus ini bisa diterima menurutnya bisa berdampak luas, karena informasi Bawaslu RI, pernah terjadi di daerah lain yang mirip-mirip seperti ini katanya di Jayapura.
“Yang dibicarakan itu legal formal penyelenggara, mereka itu secara legal formal punya hak enggak sih penyelenggara tidak punya SK, ngaweke pemilihan pekerjaan gubernur, “ katanya.
Sedangkan untuk kasus SK PPK ini menurutnya, belum final baru masuk jumat kemarin. Untuk kasus money politik tidak bisa membatalkan hasil Pilkada, soal salinan DPT yang dipermasalahkan menurutnya tidak mungkin membatalkan pilkada, karena orang dapat DPT atau tidak tetap mencoblos dan itu bukan pelanggaran luar biasa.
Sedangkan anggota KPU Sumsel Ahmad Naafi mengatakan,terkait pengaduan terkait Pilgub Sumsel di Bawaslu Sumsel , menurut Naafi, kalau menyangkut selisih hasil tidak bisa disampaikan ke Bawaslu, karena mengenai hasil Pilgub Sumsel tetap harus ke MK.
“Kalau pelanggaran seperti TSM segala macam termasuk mekanisme, prosedur khan lagi di proses di Bawaslu, termasuk termasuk katanya tidak memperoleh DPT dari saksi , kita lihat dulu konteksnya apa, karena itu hak bagi saksi, kalau haknya tidak dituntut saat proses rekap, kita juga tidak juga bisa menyalahkan KPPS kita juga karena mereka mungkin tidak meminta, itu tidak wajib kita berikan, saksi punya hak mendapatkan DPT tapi kalau hak mereka tidak ditanyakan dengan KPPS itu juga khan KPPS tidak bisa memberikan langsung kalau tidak di tanyakan tapi DPT sudah ditempel disitu, apabila mereka tidak dapat DPT bisa dilihat disitu, hak itu tidak wajib bagi KPPS, tapi kalau meminta pasti di kasih,” KPPS, karena ketentuannya tidak ditulis secara aturan, wajib memberikan, tidak ada,” katanya.
Selain itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu menyangkut kemungkinan PSU dan sebagainya, PSU itu menurutnya ada ketentuan dan kreterianya , pertama gangguan keamanan, bencana alam, itu hal yang menjadi pegangan bagi Bawaslu.
Soal permasalahan DPT, menurutnya, sudah ada tahapan seperti pengumuman, perbaikan DPT sesuai rekomendasi Bawaslu, upaya-upaya tersebut sudah mengakomodir hak-hak masyarakat, dan tahapan itu sudah dilaksanakan.
“ Ketika kita permasalahkan diakhir , kita pertanyakan juga karena tahapan harus juga berjalan dan kita koordinasi dengan Bawaslu soal PSU,” katanya.#osk

Beri komentar