Home » Berita » KPU Sumsel Siap Hadapi Gugatan Di MK - Trijaya FM Palembang

KPU Sumsel Siap Hadapi Gugatan Di MK

Palembang, BP
Ketua KPU Sumatera Selatan (Sumsel) Aspahani mengakui ada pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil Pemilihan Gubernur Sumsel dan Bupati dan Walikota Sumsel 2018.
“ Nanti MK akan meregister, register itu dan menjadwalkan sidang pertama, sidang pertama jika menurut pandangan MK bisa memenuhi unsur lanjut sampai menunggu putusan tapi kalau disidang pertama itu MK menilai tidak memenuhi unsur atau persyaratan menurut MK maka itu di tolak, saat penolakan itu ada dokumen dari MK yang kita terima begitu juga jika ada putusan MK , baru kita tindaklanjuti, jika hasilnya tidak mengubah sengketa hasil kita bisa penetapan calon terpilih, kalau belum , lihat substansi putusan MKnya ,” katanya, Rabu (11/7).
Menurut Aspahani,  menurut infomasi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel nomor 4 memasukan gugatan ke MK begitu juga Palembang dan Banyuasin juga memasukkan gugatan ke MK.
“Baru laporan masuk nanti ada laporan resmi ke MK lanjut sidang atau tidak,” katanya.
Selain itu dia memastikan kalau 17 kabupaten kota tidak ada masalah tentang hasil pilgub Sumsel.
“ Sehingga kita tidak ada menunda rekapitulasi tingkat provinsi karena rekap secara jadwal sudah jelas kabupaten tanggal 4 dan tanggal 6 Juli dan di Sumsel tanggal 7 sampai 9 Juli, kecuali ada rekomendasi Bawaslu, karena itu saya malam itu setelah pembukaan rapat pleno rekapitulasi, apakah tata tertib sudah kami bacakan dapat kami lanjutkan, Bawaslu bilang terus, berarti kami tidak ada satu hal untuk menghalangi dan terus , maka itu intrupsi di minta apakah , sama atau belum menerima, semua itu kami masukkan dalam catatan, tinggal Bawaslu menganalisa karena itu fakta dalam rapat pleno,” katanya.
Karena diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel, KPU Kota Palembang, dan KPU Kabupaten Muara Enim dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.
Laporan itu telah disampaikan H Darmadi Djufri, SH, MH, dkk, selaku Kuasa Hukum H Dodi Reza Alex Noerdin, Calon Gubernur (Cagub) Sumsel 2018-2023.
“Tadi kami telah menyampaikan laporan kami, dan laporan telah diterima DKPP,” ujar Darmadi Djufri Selasa (10/7).
Berdasarkan Form Tanda Terima Pengaduan Dan/Atau Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 176/I-P/L-DKPP/2018, laporan tertanggal 10 Juli 2018 itu diterima dan ditandatangani Lupita.
Di tanda terima pengaduan itu tertulis, teradu dan/atau terlapor, KPU Sumsel, KPU Palembang, dan KPU Muara Enim, diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Darmadi menyampaikan, pihaknya menilai pelaksanaan Pemilukada Sumsel atau Pilgub Sumsel 2018 cacat hukum.
“Karena tidak diselenggarakan oleh kelembagaan yang memiliki legalitas. KPUD, PPK, PPS, dan KPPS tidak memiliki SK penyelenggaraan Pilgub,” ujar Darmadi.
Dia menambahkan, pelanggaran lain yang dilakukan KPU Sumsel, KPU Palembang, dan KPU Muara Enim adalah melaksanakan Pilgub Sumsel tanpa daftar pemilih tetap (DPT).
“Kami meminta agar DKPP RI segera menindaklanjuti laporan yang telah kami sampaikan,” kata Darmadi. #osk

Beri komentar