Home » Berita » KPU Sumsel Tegaskan Mantan Napi Tiga Kategori Ini tak Bisa Nyalon DPD RI - Trijaya FM Palembang

KPU Sumsel Tegaskan Mantan Napi Tiga Kategori Ini tak Bisa Nyalon DPD RI

Palembang, BP

Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Aspahani memastikan semua orang mantan narapidana menurut undang-undang wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepublik.
“ Dalam saat pernyataannya itu menyebut dia mantan terpidana bandar narkoba , kejahatan seksual anak dan korupsi itu sudah terang , bisa ditolak logikanya , kalau tidak akan diteliti lebih lanjut pernyataannya ini , maka itu itu dilakukan MS, “katanya, Rabu (11/7).
Menurutnya, narapidana itu diterima berkas pencalonan DPD RInya tersebut dia mengemukakan secara publik sebagai narapidana apa,
“Ini hanya menyerahkan dokumen-dokumen, seberapa dokumen diberikan itu harus memenuhi seluruh point persyaratan,” katanya.
Sedangkan komisioner KPU Sumsel Divisi Teknis Penyelenggaraan Liza Lizuarni SE MSi menegaskan untuk mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi tidak dapat mendaftar calon DPD RI 2019.
“Dasar hukumnya sudah jelas PKPU 14 2018 tentang pencalonan anggota DPD. Namun ketika dia daftar kita tidak tahu backgroundnya. Jadi kita terima dulu berkasnya,” kata Liza di sela penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPD RI, Rabu (11/7).
Dijelaskan Liza dalam pasal 60 ayat 1 huruf j PKPU 14 2018 tentang pencalonan anggota DPD disebutkan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi syarat calon untuk DPD.
“Kalau mantan Napi dicantumkan surat dari Lapas vonis pengadilan. Di situ kelihatan vonis kasus apa. MS apakah TMS. Harus ada dasarnya, bukti. Setelah dia masukkan.”

“Kalau sudah diketahui dia mantan Napi yang telah diatur PKPU 14 maka dimasukkan hasil penelitian TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Tidak bisa diperbaiki lagi,” jelas Liza.
Terkait kalau masih saja ada mantan napi tiga kategori ini masih ngotot mendaftar, menurut Liza nanti masih akan melewati verifikasi.
“Kita nanti ada tanggapan masyarakat. Harus dimuat mantan Napi. Harus dilampirkan. Sedangkan untuk mantan Napi kasus diluar 3 kategori itu, kalau dia belum 5 tahun masa pembebasan selesai menjalani hukuman pidana, dia wajib mengumumkan di media. Ini diperbolehkan mantan Napi di luar 3 ketentuan itu,” katanya.#osk

Beri komentar