Home » Berita » Paslon Dodi-Giri Gugat ke MK, KPU Sumsel Tunda Penetapan Gubernur-Wakil Gubernur Terpilih - Trijaya FM Palembang

Paslon Dodi-Giri Gugat ke MK, KPU Sumsel Tunda Penetapan Gubernur-Wakil Gubernur Terpilih

PALEMBANG– Pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya nampaknya harus menahan diri dahulu untuk ditetapkan sebagai Gubernur Sumsel terpilih kendati hasil rekapitulasi final Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel menyatakan pasangan tersebut unggul.

Ditundanya penetapan gubernur dan wakil gubernur Sumsel terpilih lantaran adanya gugatan yang diajukan oleh pasangan calon Dodi-Giri ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisioner KPU Sumsel, A Naafi mengatakan, penetapan calon Gubernur-Wakil Gubernur Sumsel sedianya ditetapkan tiga hari setelah proses rekapitulasi suara di tingkat KPU Sumsel atau tepatnya, Rabu (11/7/2018) kemarin.

Namun, KPU Sumsel menghormati seluruh upaya hukum yang dilakukan pasangan calon ataupun tim kuasa hukum dalam hal menuntut adanya dugaan pelanggaran.

“Jadi, kita hormati upaya-upaya hukum paslon dalam proses tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2018,” ujarnya Kamis (12/7/2018).

Naafi mengaku saat ini pihaknya tengah menyiapkan argumentasi-argumentasi hukum menyangkut fakta-fakta yang sudah ditemukan dan diklarifikasi pihaknya terhadap permasalahan yang dipersoalkan pasangan calon.

“Jadi kita sudah klarifikasi KPU Palembang dan jajarannya menyangkut kepada hal-hal yang dikeluhkan paslon, ini juga merupakan hak bagi saksi untuk memperoleh tersebut,” tegasnya.

Dengan adanya paslon yang menggugat ke MK, maka KPU Sumsel bakal menunda penetapan gubernur-wakil gubernur Sumsel terpilih sampai adanya keputusan inkrah dari MK.

Naafi menambahkan pihaknya telah melihat nomor register perkara gugatan yang diajukan salah satu paslon gubernur tersebut. Setelah tidak ada lagi proses hukum di MK menyangkut pilgub Sumsel atau hingga keputusan hingga inkrah baru bisa ditetapkan.

“Apabila tak ada sengket bisa ditetapkan KPU, tetapi ini ada. Jadi harus sudah ada keterangan di MK bahwa tidak ada perkara. Penetapan juga harus disesuaikan dengan proses hukum yang ada di MK,” jelasnya.

Sebumnya, tim advokasi paslon Dodi-Giri mengultimatum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel. Apabila terkesan lamban dan tak menggubris laporan pihaknya terkait Pilgub Sumsel yang dinilai cacat secara hukum, maka pihaknya akan melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP).

Kordinator hukum dan advokasi paslon Dodi-Giri, Sulastriana mengatakan laporan yang dilayangkan ke mengenai gugatan sengketa pemilihan bukan lantaran permasalahan hasil final rekapitulasi.

Melainkan tim advokasi menyoroti banyaknya sejumlah kejanggalan hingga pelanggaran yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara mulai dari DPT, Saksi dan SK PPK yang menyebabkan pelaksanaan Pilgub Sumsel diklaim cacat hukum.

“Sudah beberapa laporan kita masukkan ke bawaslu, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Kalau masih belum bersikap sesuai SOP laporan maka akan kita laporkan ke DKPP,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sejatinya laporan yang di layangkan oleh pelapor harus segera diproses dan diketahui hasilnya 12 hari hari kerja setelah laporan tersebut teregistrasi. Maka dari itu ia meminta Bawaslu harus tegas bersikap dan jangan bertele-tele.

Tak hanya membuat laporan ke Bawaslu, sebanyak 5 orang tim advokasi Dodi-Giri juga juga melapor ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan 7 orang bertugas menindaklanjuti pelaporan temuan di lapangan.

“Kita tidak permasalahkan selisih suara, tetapi kita soroti pilkada yang cacat hukum karena tak ada legal standing. Pilgub tahun ini kacau balau berbeda dengan pilkada sebelumnya,” terang Sulastriana.

 

Beri komentar