Home » Berita » Pengaduan Paslon Dodi-Giri Di Konsultasikan Ke Bawaslu RI - Trijaya FM Palembang

Pengaduan Paslon Dodi-Giri Di Konsultasikan Ke Bawaslu RI

Palembang, BP
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memastikan masih terus memproses laporan dari saksi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel nomor urut 4, Dodi-Giri terkait pelanggaran penyelenggaraan Pilgub Sumsel 2018.
Ketua Bawaslu Sumsel, Junaidi SE Msi mengatakan, berdasarkan laporan tim kuasa hukum Dodi-Giri, ditemukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tidak ada SK tugasnya sebagai penyelenggara dalam Pilgub Sumsel di Muaraenim dan Palembang.
Bawaslu Sumsel pun sudah memanggil KPU Muaraenim dan KPU Palembang. Selanjutnya, proses tersebut akan dikonsultasikan langsung dengan Bawaslu RI.
“Sedang diproses, kita sudah memanggil pelapor dan pihak terkait yakni KPU Muaraenim dan Palembang. Hasilnya akan diumumkan empat hari,” jelasnya, Kamis (12/7).
Junaidi menegaskan bahwa persoalan DPT itu hanya pelanggaran administrasi dan hal itu tidak bisa mengubah substansi.
“Tidak bisa PSU dengan landasan hanya karena jumlah DPT, karena ada batasan waktu dan hari atas rekomendasi PTPS, PPL atau Panwascam. Terkait dengan DPT sudah disimpulkan tidak bisa menjadi landasan untuk PSU, ” katanya.
Sedangkan Komisioner KPU Sumsel, A Naafi mengatakan, KPU Sumsel menghormati seluruh upaya hukum yang dilakukan pasangan calon ataupun tim kuasa hukum dalam hal menuntut adanya dugaan pelanggaran.
“Jadi, kita hormati upaya-upaya hukum paslon dalam proses tahapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2018,” katanya, Kamis (12/7).
Naafi mengaku, saat ini pihaknya tengah menyiapkan argumentasi-argumentasi hukum menyangkut fakta-fakta yang sudah ditemukan dan diklarifikasi pihaknya terhadap permasalahan yang dipersoalkan pasangan calon.
“Jadi kita sudah klarifikasi KPU Palembang dan jajarannya menyangkut kepada hal-hal yang dikeluhkan paslon, ini juga merupakan hak bagi saksi untuk memperoleh tersebut,” katanya.
Dengan adanya paslon yang menggugat ke MK, maka KPU Sumsel bakal menunda penetapan gubernur-wakil gubernur Sumsel terpilih sampai adanya keputusan inkrah dari MK.
Naafi menambahkan pihaknya telah melihat nomor register perkara gugatan yang diajukan salah satu paslon gubernur tersebut. Setelah tidak ada lagi proses hukum di MK menyangkut pilgub Sumsel atau hingga keputusan hingga inkrah baru bisa ditetapkan.
“Apabila tak ada sengketa bisa ditetapkan KPU, tetapi ini ada. Jadi harus sudah ada keterangan di MK bahwa tidak ada perkara. Penetapan juga harus disesuaikan dengan proses hukum yang ada di MK,” katanya.
Sedangkan tim advokasi paslon Dodi-Giri mengultimatum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel. Apabila terkesan lamban dan tak menggubris laporan pihaknya terkait Pilgub Sumsel yang dinilai cacat secara hukum, maka pihaknya akan melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP).
Kordinator hukum dan advokasi paslon Dodi-Giri, Sulastriana mengatakan, laporan yang dilayangkan ke mengenai gugatan sengketa pemilihan bukan lantaran permasalahan hasil final rekapitulasi.
Melainkan tim advokasi menyoroti banyaknya sejumlah kejanggalan hingga pelanggaran yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggara mulai dari DPT, Saksi dan SK PPK yang menyebabkan pelaksanaan Pilgub Sumsel diklaim cacat hukum.
“Sudah beberapa laporan kita masukkan ke bawaslu, tapi sampai saat ini belum ada tanggapan. Kalau masih belum bersikap sesuai SOP laporan maka akan kita laporkan ke DKPP,” katanya.
Ia menjelaskan, sejatinya laporan yang di layangkan oleh pelapor harus segera diproses dan diketahui hasilnya 12 hari hari kerja setelah laporan tersebut teregistrasi. Maka dari itu ia meminta Bawaslu harus tegas bersikap dan jangan bertele-tele.
Tak hanya membuat laporan ke Bawaslu, sebanyak 5 orang tim advokasi Dodi-Giri juga juga melapor ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan 7 orang bertugas menindaklanjuti pelaporan temuan di lapangan.
“Kita tidak permasalahkan selisih suara, tetapi kita soroti pilkada yang cacat hukum karena tak ada legal standing. Pilgub tahun ini kacau balau berbeda dengan pilkada sebelumnya,” katanya.#osk

Beri komentar