Home » Berita » Sesuai SK, Tanggung Jawab PPK Hanya Sebatas Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang - Trijaya FM Palembang

Sesuai SK, Tanggung Jawab PPK Hanya Sebatas Pemilihan Kepala Daerah Kota Palembang

Palembang, BP

Para PPK se-Kota Palembang mengklarifikasi keberadaan SK penetapan PPK, dalam pelaksanaan Pilkada Kota Palembang dan Pilkada Gubernur Sumsel 2018. SK yang diterima para PPK se-Palembang, dalam SK KPU Kota Palembang, hanya mengangkat anggota PPK Pemilihan kepala daerah serentak kota Palembang 2018.

Hal itu dikatakan Ketua PPK Kecamatan IB I Palembang, Yudin Hasmin didampingi diantaranya PPK Sukarami, PPK Alang-Alang Lebar, PPK IB 1, PPK IB II, PPK Bukit Kecil , PPK SU I, PPK SU II , PPK Jakabaring, PPK Kemuning, PPK IT III Rabu (11/7) kepada wartawan.

Menurut Yudin, keberadaan PPK se-16 Kecamatan yang di angkat oleh KPU Kota Palembang, dengan nomor 080/PP.06.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017, sudah dilaksanakan oleh PPK.

“Tidak ada masalah apa-apa disini , kawan-kawan media khan bertanya kepada kami selaku ketua PPK, menyangkut hal-hal ini, kami tidak bisa menjawab point perpoin , dari pertanyaan kawan-kawan ini, menyikapi hal ini .Kami selaku PPK memiliki tanggungjawab menjelaskan ini selain ke Panwas, sudah kami lakukan, nah intinya ini isi SK yang kami dapat dan sudah kami kerjakan, tidak lain dan tidak bukan sebagai tanggungjawab moral kami kepada masyarakat,” katanya.

Karena itu menurutnya, pekerjaan ini sudah final karena sudah di kerjakan dan tidak ada tendesi dan maksud yang lain-lain dari pihaknya.

“Pilkada Walikota sudah kami laksanakan begitupula dengan Gubernur sudah kami laksanakan, dalam hal ini, kami tidak ada maksud dan tujuan lain hanya ingin menjelaskan isi SK kami ini,” katanya.

Dalam poin memutuskan dalam SK tersebut dijelaskan hanya menjalankan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2018.

“Tapi interpretasi dalam SK ini silahkan kawan-kawan media memahami masing-masing, hanya itu kami sampaikan , tidak lain dan tidak bukan , jangan di lebarkan kemana-mana, kami hanya penyelenggara di tingkat PPK menyerahkan tupoksi dari KPU, “ katanya.

Artinya, tanggung jawab PPK hanya sebatas pemilihan kepala daerah Palembang sesuai SK. Meski dalam SK KPU di bagian menimbang dan mengingat, di sebutkan aturan tahapan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur.

“Ini semua adalah klarifikasi, bahwa kami telah menjalankan tugas sesuai SK dan ketentuan yang kami terima. Bahkan kami juga bertanggungjawab sepenuhnya, sebagai petugas PPK dalam pelaksanaan pilkada Wali Kota-Wakil Wali Kota dan Gubernur-Wakil Gubernur,” katanya.

Klarifikasi ini, kata Yudin, sengaja dilakukan agar tidak terjadi salah tafsir dalam aturan, tugas, dan wewenang para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sudah di SK-kan oleh KPU Kota Palembang. Meski dalam SK tersebut, tidak disebutkan tanggungjawab PPK dalam pilkada Gubernur-Wakil Gubernur yang dilaksanakan serentak.

“Kami tetap melaksanakan dan menyelenggarakan pilkada Gubernur-Wakil Gubernur, meski tidak secara spesifik di sebutkan dalam SK,” katanya.

Sedangkan Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi SE Msi mengaku telah memanggil KPU kota Palembang untuk minta penjelasan selain itu KPU Muaraenim dipanggil, dan KPU lainnya yang menyelenggara pilkada untuk mensondingkan kenapa setiap KPU ini menerbitkan SK yang berbeda karena kemarin di rapat pleno rekapitulasi Pilgub Sumsel di KPU Sumsel saksi paslon nomor 4 KPU kota Palembang tidak menerbitkan SK PPK untuk Pilgub Sumsel hanya mencantumkan pemilihan walikota saja, ditengah jalan informasi itu bertambah Muaraenim.

“Sembari ikut pleno kita cari data setelah kita cocokkan ternyata informasi saksi paslon nomor 4 ini betul hanya tertulis PPK hanya menyelenggarakan walikota Palembang bukan menyelenggarakan serentak di kota Palembang demikian di Muaraenim, laporan sudah masuk , proses mulai jalan hari ini kita panggil KPU kota Palembang,” katanya.

Jika kasus ini bisa diterima menurutnya bisa berdampak luas, karena informasi Bawaslu RI, pernah terjadi di daerah lain yang mirip-mirip seperti ini katanya di Jayapura.

“Yang dibicarakan itu legal formal penyelenggara, mereka itu secara legal formal punya hak enggak sih penyelenggara tidak punya SK, ngaweke pemilihan pekerjaan gubernur, “ katanya.

“Untuk kasus SK PPK ini menurutnya belum final baru masuk jumat kemarin. Untuk kasus money politik tidak bisa membatalkan hasil Pilkada, soal salinan DPT yang dipermasalahkan menurutnya tidak mungkin membatalkan pilkada, karena orang dapat DPT atau tidak tetap mencoblos dan itu bukan pelanggaran luar biasa,” katanya.

Sedangkan anggota KPU Sumsel Ahmad Naafi mengatakan,terkait pengaduan terkait Pilgub Sumsel di Bawaslu Sumsel , menurut Naafi, kalau menyangkut selisih hasil tidak bisa disampaikan ke Bawaslu, karena mengenai hasil Pilgub Sumsel tetap harus ke MK.

“Kalau pelanggaran seperti TSM segala macam termasuk mekanisme, prosedur khan lagi di proses di Bawaslu, termasuk termasuk katanya tidak memperoleh DPT dari saksi , kita lihat dulu konteksnya apa, karena itu hak bagi saksi, kalau haknya tidak dituntut saat proses rekap, kita juga tidak juga bisa menyalahkan KPPS kita juga karena mereka mungkin tidak meminta, itu tidak wajib kita berikan, saksi punya hak mendapatkan DPT tapi kalau hak mereka tidak ditanyakan dengan KPPS itu juga khan KPPS tidak bisa memberikan langsung kalau tidak di tanyakan tapi DPT sudah ditempel disitu, apabila mereka tidak dapat DPT bisa dilihat disitu, hak itu tidak wajib bagi KPPS, tapi kalau meminta pasti di kasih,” KPPS, karena ketentuannya tidak ditulis secara aturan, wajib memberikan, tidak ada,” katanya.

Selain itu pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bawaslu menyangkut kemungkinan PSU dan sebagainya, PSU itu menurutnya ada ketentuan dan kreterianya , pertama gangguan keamanan, bencana alam, itu hal yang menjadi pegangan bagi Bawaslu.

Soal permasalahan DPT, menurutnya, sudah ada tahapan seperti pengumuman, perbaikan DPT sesuai rekomendasi Bawaslu, upaya-upaya tersebut sudah mengakomodir hak-hak masyarakat, dan tahapan itu sudah dilaksanakan.

“ Ketika kita permasalahkan diakhir , kita pertanyakan juga karena tahapan harus juga berjalan dan kita koordinasi dengan Bawaslu soal PSU,” katanya.#osk

Beri komentar