Home » Berita » Tim Kuasa Hukum RM Ishak Minta KPU Sumsel Tunda Rekapitulasi - Trijaya FM Palembang

Tim Kuasa Hukum RM Ishak Minta KPU Sumsel Tunda Rekapitulasi

Palembang, BP
Tim kuasa hukum Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SMHK yakni Alamsyah Hanafiah SH MH bersama rekan-rekannya Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL meminta KPU Sumsel untuk menunda Rekapitulasi Penghitungan suara hasil Pilgub 27 Juni lalu.
Hal ini diungkapkannya saat ditemui di kantor KPU Sumsel di kawasan Jakabaring pada Senin (9/7) usai menyerahkan surat permohonan penundaan rekapitulasi yang diterima oleh staf KPU Sumsel.
Menurut Neko Ferlyno dan Herman Hamzah, Surat permohonan penundaan rekapitulasi penghitungan yang mereka antarkan ke KPU Sumsel karena saat ini, kliennya tengah melakukan gugatan ke PTUN dengan nomor perkara 39/g/2018/PTUN.plg.
Dimana dalam gugatan tersebut, klien kami yakni Ishak Badaruddin SMHK, menggugat Keputusan KPU Sumsel Nomor 1/PL.03.3-KLT.16/PROV/II/2018 tentang penetapan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Kita minta pihak KPU Sumsel menunda proses Rekapitulasi Penghitungan suara, karena saat ini masih ada gugatan yang berlangsung di PTUN Palembang” kata Neko.
Dalam Gugatan ini sendiri, lanjut Neko, pihaknya menuntut agar PTUN Palembang membatalkan Keputusan KPU Sumsel nomor 1/PL.03.3.Kpt/16/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang pencalonan Herman Deru – Mawardi Yahya (HDMY).
Dijelaskan Neko, berdasarkan penilaian mereka, pencalonan keduanya cacat hukum dan tidak memenuhi ketentuan yang ada. “Ada indikasi yang ditemukan, khususnya oleh Partai Hanura, para kandidat yang didukung itu tidak ditandatangi Sekjen yang sah tapi hanya Wasekjen” katanya.
Padahal, lanjutnya, berdasarkan UU Pemilu Nomor 4 Tahun 2017 menyatakan gabungan Parpol harus ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen, bukan Wasekjen.
“Disini ketidaksahan pencalonan Herman Deru dan Mawardi Yahya. Intinya permohonan dari Parpol yang mengusung HDMY yang bermasalah” katanya.
Alamsyah Hanafiah menambahkan, jika saat ini sidang persiapan gugatan sudah selesai. “Kita akan sidang terbuka umum. Memanggil semua pihak tanggal 17 Juli jam 9 pagi. Resmi perkara kita berjalan. Hakim ketua Firdaus Muslim. Nantinya Tergugat dan pihak terkait, dalam hal ini paslon HDMY, akan dipanggil” katanya.
Setelah itu Alamsyah Hanafiah cs menuju kantor Bawaslu Sumsel untuk melakukan hal yang sama di KPU Sumsel.
Sedangkan Ketua KPU Sumsel Aspahani mengatakan,  terkait gugatan di PTUN mengenai SK pencalonan paslon Gubernur Sumsel, pihaknya sudah menunjuk pengacara dan akan bersidang ditanggal 17 Juli.
“Kita ikuti saja bagaimana prosesnya,” katanya, ketika ditemui di KPU Sumsel, Senin (9/7).
Sedangkan Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi SE Msi mengatakan,  pasangan nomor 1 diusung oleh Nasdem, PAN dan Hanura, pencalonan itu wajib ditandatangani oleh Ketua Umum dan sekretaris umum atau sekretaris jenderal.
Hanya saja Hanura waktu itu betul harus ditandatangani oleh sekretaris umum dan ketua umum tapi pengambilalihan pendaftaran yang dilakukan DPP Hanura ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Sekretaris.
“ Kita tidak mempermasalahkan itu, karena pencalonan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris umum, tapi apakah pengambilalihan pendaftaram itu sah, itu bukan ranah Bawaslu lagi , itu ranah KPU yang punya kewenangan untuk itu, waktu itu saat pleno aku bilang terserah KPU Sumsel, ternyata KPU masih proses dan mereka di gugat di PTUN sekarang,” katanya ketika ditemui di Bawaslu Sumsel, Senin (9/7).
Soal pembatalan pencalonan pasangan HDMY jika diputuskan PTUN Palembang menurutnya,  terserah pihak PTUN Palembang.
“Tadi kuasa hukum dari masyarakat menggugat kesini pagi tadi, Alamsyah Hanafiah cs,” katanya.#osk

Beri komentar