Home » Berita » Tunda Rekapitulasi Pilgub di KPU Sumsel - Trijaya FM Palembang

Tunda Rekapitulasi Pilgub di KPU Sumsel

Palembang, BP

Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim adovokasi yakni Alamsyah Hanafiah SH MH bersama rekan-rekannya Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL meminta KPU Sumsel menunda rekapitulasi hasil Pemilihan Gubernur Sumsel yang akan dilaksanakan, Minggu (8/7) karena proses Pilgub Sumsel masih bersengketa lantaran syarat pencalonan pasangan calon (Paslon) Gubernur Sumsel H Herman Deru-Mawardi Yahya (HD-MY) melanggar aturan.
“Surat tembusannya sudah saya kirim kemarin , salah satunya ke KPU Sumsel dan Bawaslu Sumsel , ada ke Mendagri, DPRD Sumsel, minta rekapitulasi hail Pilgub Sumsel di tunda karena masih bersengketa di PTUN Palembang,” kata Alamsyah, Sabtu (7/7).
Dan hari ini, pihaknya menunggu jawaban KPU Sumsel, apakah mau menunda rekapitulasi tersebut atau tidak, jika tidak menunda maka ada kemungkinan pihaknya akan melaporkan komisioner KPU Sumsel ke DKPP.
Sebelumnya Alamsyah Hanafiah SH MH mengatakan, didalam gugatan di PTUN Palembang yang akan bersidang tanggal 17 Juli 2018 nanti , ada indikasi yang ditemukan yang dicalonkan Parpol khususnya Hanura itu tidak ditandatangi Sekjen yang sah tapi hanya Wasekjen. Padahal berdasarkan UU Pemilu Nomor 4 Tahun 2017 menyatakan gabungan Parpol harus ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen, bukan Wasekjen.
“Disini ketidaksahan pencalonan Herman Deru dan Mawardi Yahya. Intinya permohonan dari Parpol yang mengusung HDMY yang bermasalah, ” katanya disela-sela perbaikan gugatan di PTUN Palembang, Jumat (6/7).
Apalagi lanjut Alamsyah, sewaktu pendaftaran HDMY di KPU tidak dihadiri perwakilan partai, hanya korwilnya. “Kita minta dibatalkan penetepan paslon Cagub HDMY, ” katanya.
Alamsyah menjelaskan, tanggapan KPU Sumsel terhadap tuntutannya adalah masih memperbaiki surat kuasa. Pasalnya, surat kuasa KPU yang dari kuasa nomor pengadilan PTUN tapi perkaranya di Pengadilan Negeri.
“Hari ini wajib diperbaiki. Didalam permohonan gugatan kita meminta penundaan pleno surat suara. PTUN inu bisa menyatakan sah atau tidak sah pencalonan HDMY, ” katanya.
Alamsyah menjelaskan, yang berhak mendiskualifikasi HDMY itu wewenang KPU atas rekomendasi Bawaslu. Disini bukan wewenang PTUN mendiskualifikasi HD MY tapi menyatakan batal atau tidaknya pencalonan HDMY.
“Saat HDMY mendaftar ke KPU. Ada gonjang ganjing kepengurusan di Partai Hanura. Tapi pengurus yang sah adalah yang terdaftar di Kemenkumham, ” katanya.
Alamsyah menambahkan, sidang persiapan gugatan sudah selesai. “Kita akan sidang terbuka umum. Memanggil semua pihak tanggal 17 Juli jam 9 pagi. Resmi perkara kita berjalan. Hakim ketua Firdaus Muslim. Tadi perkara sudah disahkan hasil perbaikan. Tergugat dipanggil dan pihak terkait, dan paslon HDMY, ” katanya.
Sebelumnya KPU Sumsel memastikan akan melakukan rekapituasi tingkat KPU Sumsel tanggal 8 Juli 2018.
“Kami akan melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Sumatera Selatan pada 8 Juli 2018,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Sumsel, Aspahani, Jumat (6/7).

Beri komentar