Home » Berita » Jelang Kampanye Pileg 23 September, Ini Batasan Penyumbang Dana - Trijaya FM Palembang

Jelang Kampanye Pileg 23 September, Ini Batasan Penyumbang Dana

Foto: Hilda Meilisa Rinanda

Surabaya – KPU Jatim mewajibkan tiap partai politik mengumpulkan laporan dana kampanye. itu dilakukan sebelum memasuki kampanye pemilu yang dilakukan serentak mulai 23 September.

Ketua KPU Jawa Timur Eko Sasmito mengatakan ada tiga model laporan dana kampanye. Pertama laporan awal dana kampanye, kedua laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dan yang ketiga laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Eko menambahkan sehari sebelum tanggal awal kampanye, setiap parpol wajib menyerahkan laporan dananya. Penyerahannya berupa laporan dari rekening yang berisi dana awal kampanye.

“Untuk awal nanti itu besok kampanye kan sudah mulai dilaksanakan 23 September ini, dan sehari sebelum tanggal 23 itu adalah masa akhir dari penyerahan laporan awal dana kampanye. Jadi berupa rekening kemudian rekening dana kampanye dan penerimaan-penerimaan awal,” ujar Eko saat Sosialiasi Peraturan Kampanye di Surabaya, Selasa (18/9/2018).

Sementara untuk waktu penyerahannya, Eko mengaku akan diserahkan maksimal pukul 18.00 WIB waktu setempat. Jika melampaui batasnya, KPU dengan tegas akan memberikan sanksi berupa pembatalan.

“Itu nanti yang kemudian akan diserahkan kita maksimal tanggal 23 jam 18.00 WIB, kalau itu dilampaui maka akan ada sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu jadi sebagai peserta pemilu dia dibatalkan. Itu partai,” imbuhnya.

Sementara itu, saat ditanya berapa batas maksimal dana kampanye, Eko mengatakan pihaknya belum memiliki aturan terkait hal tersebut. Namun, ada aturan maksimal bagi penyumbang dana kampanye. “Kalau sekarang ini tidak ada aturan terkait dengan penggunaannya, tapi menyumbangnya itu dibatasi,” tegas Eko.

Eko merinci jika sumbangan untuk partai politik yang berasal dari perorangan, jumlah sumbangannya dibatasi maksimal Rp 2,5 Miliar. Sementara jika sumbangan dari kelompok, organisasi atau badan usaha non pemerintah, maksimal sumbangannya maksimal hingga Rp 25 Miliar.

Sedangkan sumbangan untuk DPD, sumbangan perorangan dibatasi maksimal Rp 750 juta. Lalu, sumbangan dari kelompok atau badan usaha non pemerintah maksimal Rp 1, 5 Miliar.

“Kalau penyumbangnya itu dibatasi kalau perorangan itu 2,5 milyar, untuk kelompok atau organisasi atau badan usaha non pemerintah itu Rp 25 miliar. tapi kalau sumbangan yang diberikan kepada DPD itu hanya Rp 750 juta untuk perseorangan, dan batasan untuk badan usaha non pemerintah dan kelompok itu 1,5 miliar,” papar Eko.

Selain itu, jika ada yang ingin menyumbang salah satu parpo, Eko mengatakan sumbangan uang tunai bisa langsung masuk ke rekening khusus. Namun, jika berupa barang bisa langsung diserahkan lengkap dengan laporannya.

“Memang mekanismenya semua sumbangan yang berupa tunai itu masuk ke rekening khusus dana kampanye, kalau berupa barang bisa langsung nanti laporannya,” tambah Eko.

 

(fat/fat)

Beri komentar