Home » Berita » Ada Larangan Kampanye di Pesantren, Timses Jokowi Merasa Dirugikan - Trijaya FM Palembang

Ada Larangan Kampanye di Pesantren, Timses Jokowi Merasa Dirugikan

Abdul Kadir Karding (dok.pribadi)

Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin sebetulnya tidak setuju dengan larangan berkampanye di pesantren. Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding, menyebut pesantren tak bisa disamakan dengan lembaga pendidikan.

“Sebenarnya tidak bisa disamakan antara pesantren dan lembaga pendidikan umum. Kenapa? Pesantren itu, yang disebut santri ada dua jenis. Ada santri yang tinggal bertahun-tahun (di pesantren) dan ada yang memang tidak tinggal di situ,” kata Karding di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018).

“Rata-rata pesantren di Indonesia itu bermukim dari masuk sampai lulus, rumah mereka di situ. Bayangkan kalau mereka tidak mendapatkan informasi politik,” imbuhnya.

Karding menyebut kubu Jokowi merasa dirugikan oleh larangan berkampanye di pesantren. Namun dia memastikan Ma’ruf Amin tidak berkampanye saat melakukan lawatan ke pesantren.

“Ini yang akan korslet dan harus kita diskusikan bagaimana ke depan. Tapi kami, Kiai Ma’ruf Amin, tak berkampanye di sana. Dan silakan Bawaslu melakukan pengawasan, kita terbuka kok. Kami ikut aturan walaupun kami merasa dirugikan. Mestinya boleh, yang nggak boleh anak-anak,” terang Karding.

Ma’ruf Amin memang sudah beberapa kali melakukan lawatan ke pesantren. Hari ini, Ma’ruf berkunjung ke Ponpes Sunan Pandanaran di Ngaglik, Sleman.Ma’ruf menegaskan kunjungan itu bukan untuk kampanye. Dia mengklaim hanya meminta doa restu selaku cawapres pendamping Jokowi.

“Saya memohon doa restunya. Karena saya dipilih Pak Jokowi menjadi cawapres,” kata Ma’ruf sembari buru-buru menambahkan, di Ponpes Sunan Pandanaran, Ngaglik, Sleman, Senin (15/10).

“Saya tidak kampanye. Tetapi saya hanya minta doa restu,” pungkasnya.
(zak/rvk)

Beri komentar