Home » Berita » Atasi Banjir Palembang, Ini Yang Dilakukan - Trijaya FM Palembang

Atasi Banjir Palembang, Ini Yang Dilakukan

Diskusi Ngopi Bung FK “212 Kita Waspada Banjir”

PALEMBANG – Penaganan banjir di kota Palembang dinilai harus mampu mensinergikan semua unsur untuk terlibat. Hal ini didasari pada kondisi demografi Kota Palembang yang hanya 1,8 meter diflatasi.

Hal ini terungkap dalam diskusi ngobrol pintar dan inspiratif bersama Bung FK dengan tema ‘212 Kita Waspada Banjir’ di Lord Cafe, Minggu (2/12/2018).

Mengatasi problem banjir diberbagai titik di Palembang Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) memasang box culvert.

“Sudah ada 2 lokasi pemasangan Box Culvert di Jalan Kol H Barlian, yakni di kawasan Punti Kayu dan Dharma Agung,”ungkap Kepala PU PR Ahmad Bastari saat menjadi narasumber dalam diskusi Ngopi Bareng Bung FK.
Upaya ini dilakukan untuk mengurangi genangan air saat hujan lebat sebab dua lokasi ini terparah terendam banjir belum lama ini. Box culvert yang dipasang berdimensi 2×1 meter (double box) crossing sepanjang 20 meter.
“Selain pemasangan Box Culvert saat ini juga sedang mempersiapkan kolam retensi baru idealnya ada 77 kolam retensi namun saat ini masih ada 34 kolam retensi,”terangnya.
Selain itu, kata Bastari pada tahun 2019 Sungai Sekanak akan mulai dibongkar bangunan kiri kanan sepanjang 7 kanan – kiri Sungai Sekanak mulai Sungai Musi sampai Demang Lebar Daun.
“Tanah tersebut sudah dibebaskan oleh pemerintah,”ungkap Dia.
Dalam rangka menjaga Tata Ruang Wilayah Palembang yang berkesinambungan bagi kehidupan.
Selain itu, Pemerintah Kota Palembang akan mengkaji ulang rencana tata ruang wilayah atau RTRW 2012—2032 untuk menyesuaikan kondisi perkotaan terkini seperti perkembangan infrastruktur dan wilayah permukiman.
Pihaknya menargetkan peninjauan kembali Perda RTRW tersebut akan dimasukan ke DPRD Kota Palembang pada Januari 2019 mendatang.
“Peraturan daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pemanfaatan dan Penimbuna. Saat ini rawa tergolong dalam tiga jenis yaitu Rawa Konservasi, Rawa Budidaya,  dan Rawa Reklamasi,”terangnya.
Untuk rawa konservasi sudah jelas tidak boleh diganggu gugat. Sementara rawa budi daya hanya untuk keperluan perkebunan dan sawah. Satu-satunya jenis rawa yang bisa ditimbun hanya rawa reklamasi.
“Itupun dengan syarat disisakan 30 persen dari luas lahan yang ditimbun untuk dijadikan kolam retensi,”terangnya.
Faktanya, saat ini tidak sedikit jenis rawa budi daya yang dialihfungsikan. Maka dari itu kita akan mempertegas peraturan mengingat keberlangsungan hidup di Kota Palembang.
Diacara yang sama, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)  Sumatera VIII Ir. Suparji, S.ST, MT mengatakan penanganan banjir Palembang tahun 2019 akan fokus pada pompanisasi Sungai Bendung dan normalisasi danau Brimob Bukit.
”Normalisasi Sungai Bendung dilakukan sepanjang 5,50 kilometer melalui perkuatan tebing sungai,”ujarnya.
Adapun, kolam retensi dibuat di muara Sungai Bendung seluas 1 hektare dengan kapasitas 50.000 meter kubik. Kolam ini, menurutnya akan berfungsi sebagai penampung air saat musim hujan.
Kolam juga dilengkapi dengan enam pompa berkapasitas masing-masing 6.000 liter per detik,  bangunan rumah pompa, dan genset.
Pihaknya berharap dengan skema penanganan banjir yang dilakukan saat ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap debit air hujan.
“Normalisasi sungai ini juga sebagai wadah kantung – kantung air dan dialirkan dalam sistem aliran air yang terintegrasi untuk kemudian dialirkan ke sungai musi,”pungkasnya.
Sementara, Kamlan Jamseri Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) menuturkan bahwa pendekatan struktural juga perlu dilakukan dalam mengantisipasi bencana banjir, yakni pembangunan risiko perlu dibarengi dengan pendekatan nonstruktural.
“Pendekatan nonstruktural seperti tidak membuang sampah ke sungai juga berperan penting dalam pengurangan risiko banjir,”ungkapnya.
Ditambahkannya, Masyarakat kita harus harus terus diajak berkolaborasi untuk mencegah dampak banjir ini diarea atau lingkungan masing-masing misalkan dengan membangun resapan berbasik keluarga.
“Bayangkan jika di Palembang ada 400 ribu rumah setiap rumah membuat resapan minimal 1 m2,”katanya.
Sedangkan, Dosen Fakultas Teknik Sipil Unsri Taufik Ari Gunawan ST. MT mengingatkan perlu adanya payung hukum kawasan prioritas agar tidak disalahgunakan sehingga mampu secara optimal menangani Banjir di Palembang.
Pemerintah harus mempersiapkan payung hukum dalam tata ruang wilayah mana daerah boleh direklamasi, budidaya, konservasi dengan melakukan maping dan gerakan yang terukur volume dan luasan areanya.
Selain itu harus ada pemanfaatan air hujan untuk kebutuhan sehari – sehari seperti membuat bak tampungan air hujan ditiap rumah.
Penutup, Sejarahwan Palembang Kemas Ari Panji mengakui kalau Palembang berada di kawasan rendah yang berair dan berawa. Hal ini membuat pengambil kebijakan dan masyarakat harus bijak dalam membuat pemukiman atau tempat di kawasan tersebut dengan tidak menimbun kawasan tersebut yang menjadi tempat air .
Dia mengapresiasi kebijakan pemkot Palembang yang konsen dalam mengatasi banjir dan membersihkan sungai di Palembang.
“Untuk itu perlu keterlibatan masyarakat dalam membersihkan sungai dan kawasan agar program ini berkesinambungan,”katanya.
Mungkin perlu juga bagaimana pemerintah membuat terowongan khusus yang multifungsi untuk atasi banjir.
“Dulu kabarnya ada terowongan dari Gua Jepang -Charitas – BKB, jangan – jangan itu dulu terowongan atasi banjir,”ungkapnya.(FK)

Beri komentar