Home » Berita » DPRD Sumsel Nilai Masih Banyak Dinsos di Sumsel Tak Up Date Status PBI - Trijaya FM Palembang

DPRD Sumsel Nilai Masih Banyak Dinsos di Sumsel Tak Up Date Status PBI

BP/IST
Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan kunjungan kerja (Kungker) ke DPRD DKI Jakarta terkait sharing implemantasi Permensos 05 Tahun 2016 dimana DKI Jakarta telah menganggarkan Rp 1,5 Triliun dari total APBD DKI tahun 2019 sebesar 89 Triliun untuk warga yang siap di tempatkan di kelas III secara gratis. Selanjutnya wakil rakyat ini melanjutkan kunjungan ke Kemensos RI terkait pendataan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Atau BPJS Kesehatan gratis pekan lalu.

Palembang, BP

Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan kunjungan kerja (Kungker) ke DPRD DKI Jakarta terkait sharing implemantasi Permensos 05 Tahun 2016 dimana DKI Jakarta telah menganggarkan Rp 1,5 Triliun dari total APBD DKI tahun 2019 sebesar 89 Triliun untuk warga yang siap di tempatkan di kelas III  secara gratis.

Selanjutnya wakil rakyat ini melanjutkan kunjungan ke Kemensos RI terkait pendataan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Atau BPJS Kesehatan gratis pekan lalu.

“Terhadap data PBI atau Penerima BPJS Gratis yang tumpah tindih hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Sosial (Dinsos)  Kabupaten dan Kota Se Sumsel karena masih banyak terdapat Dinas Sosial Kabupaten dan kota yang tidak mengupdate status Penerima Bantuan Iuran (PBI) di wilayah nya masing-masing,” kata Sekretaris Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli , Minggu (6/1).

Padahal menurut politisi PKS ini, dalam Permenssos 05 tahun 2016 tentang Pendataan Penerima Bantuan Iuran (PBI) ada kewajiban kabupaten dan kota utk memverivali (Memverifikasi dan memfalidasi) data Penerima BPJS Gratis setiap satu bulan sekali.

“Dan Di dalam UU No 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin  di Pasal 42 Setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),” katanya.

Dalam waktu dekat menurutnya, Komisi V DPRD Sumsel akan meminta penjelasan dari Dinas Sosial 17 kabupaten dan kota se Sumsel dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumsel.

“Untuk memastikan pendataan penerima Bantuan Iuran atau BPJS Gratis agar tepat sasaran,” katanya.#osk

Beri komentar