Home » Berita » Janji Ma'ruf Vs Sandiaga: Kartu Pra-Kerja Vs OK OCE - Trijaya FM Palembang

Janji Ma’ruf Vs Sandiaga: Kartu Pra-Kerja Vs OK OCE

Jakarta – Program-program disiapkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di bidang ketenagakerjaan, dari kartu Pra-Kerja hingga OK OCE. Akankah dipaparkan saat debat cawapres nanti?

Debat ketiga pada 17 Maret 2019 akan mempertemukan dua cawapres, Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno. Topik di debat ketiga adalah ‘Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Sosial, dan Kebudayaan’. 

Dalam bidang ketenagakerjaan, Sandiaga kerap bicara soal OK OCE. Ini adalah program yang telah digaungkannya sejak Pilgub DKI 2017 hingga kemudian terpilih jadi wakil gubernur.

“Bahwa nanti di sesi ketenagakerjaan juga kita akan sampaikan program OK OCE ini sudah bisa di-pilot project-kan di tingkat nasional dan sudah beberapa kabupaten/kota maupun provinsi yang mengadopsi pendekatan mirip gerakan OK OCE kita. Dan kita harapkan tereplikasi terus nanti,” kata Sandiaga saat ditemui di Kinanti Building, Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/3/2019).

Dalam dokumen visi dan misi, Prabowo-Sandiaga memaparkan lebih banyak janji-janji selain OK OCE. Tujuan utamanya adalah menciptakan banyak lapangan pekerjaan hingga menyetop outsourcing. Hal ini dipaparkan dalam Pilar Ekonomi, berikut poinnya:

1. Menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan di bidang ekonomi, dengan mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan mampu bersaing di tingkat dunia.
2. Menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya. 

Janji itu dijabarkan lagi dalam Program Aksi Bidang Ekonomi. Berikut poin-poinnya:

– Menyelenggarakan politik pembangunan yang memprioritaskan rakyat, melalui penyusunan anggaran pro-rakyat, kebijakan ekonomi propenciptaan lapangan kerja, kebijakan fiskal yang pro daya beli masyarakat, kebijakan subsidi yang mendorong kemampuan produksi, kebijakan yang menjadikan harga terjangkau dan stabil serta pembangunan infrastruktur pertanian dan pedesaan yang mendukung berkembangnya sektor produktif. 
– Merevitalisasi peran Koperasi Unit Desa diantaranya dengan menumbuhkan kewirausahaan pada generasi muda dalam framework gerakan ‘OK OCE’ untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa.
– Revisi jaminan pensiun Nomor 45 Tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja buruh.
– Menghentikan kebijakan outsourcing yang merugikan pekerja serta mengutamakan tenaga kerja lokal dibanding tenaga kerja asing dalam pembukaan lapangan pekerjaan baru.
– Mendorong pertumbuhan industri startup berbasis inovasi yang akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Sementara itu, janji yang ditawarkan Jokowi-Ma’ruf di bidang ketenagakerjaan berupa Kartu Pra-Kerja. Jokowi beberapa kali mengungkapkannya saat kampanye. Nantinya lulusan SMK/SMA atau perguruan tinggi akan diberi pelatihan hingga insentif jika belum dapat pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.

“Akan diberikan insentif honor yang kita batasi nantinya, bisa 6 bulan atau 1 tahun sebelum mendapatkan pekerjaan,” kata Jokowi di Palembang, Sabtu (9/3).

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menjelaskan Kartu Pra-Kerja merupakan program pelatihan bagi masyarakat yang belum memiliki skill dan keterampilan di dunia kerja. Nantinya mereka akan dilatih dan dibina agar lebih mumpuni.

Dalam dokumen visi dan misi, Jokowi-Ma’ruf memaparkan janji mengembangkan reformasi ketenagakerjaan. Berikut ini poin-poinnya:

2.6 Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa. Untuk itu,upaya perlindungan dan penguatan dilakukan dengan:

– Membangun sistem perburuhan dan pengupahan yang dapat meningkatkan kesejahteraan buruh sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
– Meningkatkan keterampilan pencari kerja dan buruh dengan pelatihan vokasi dan sertifikasi dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan kalangan pendidikan.
– Memperluas akses buruh untuk mendapatkan dana beasiswa pendidikan dan peningkatan keterampilan.
– Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja di sektor informal.
– Mempercepat pembenahan sistem, pelayanan dan kualitas buruh migran, akses pembiayaan KUR, serta meningkatkan perlindungan bagi buruh migran secara terintegrasi.

Beri komentar