Home » Berita » DPRD Palembang Dan Pelaku Usaha Tidak Diajak Bicara Bersama Soal Penerapan Pajak Bagi Usaha Pempek Dan Pecel Lele Oleh Pemkot - Trijaya FM Palembang

DPRD Palembang Dan Pelaku Usaha Tidak Diajak Bicara Bersama Soal Penerapan Pajak Bagi Usaha Pempek Dan Pecel Lele Oleh Pemkot

Palembang, BP

Kebijakan Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Palembang yang membebani usaha pempek di Palembang dengan dikenakan pajak 10 persen, ditanggapi serius DPRD Palembang.

Ketua Fraksi Hanura Amanat Bulan Bintang (Habb), Chandra Darmawan mengatakan, melihat dan mendengar adanya rencana penerapan pajak bagi usaha pempek, pecel lele. Ia sebagai wakil rakyat, mengharapkan apabila hal ini akan dilakukan, dapat didiskusikan terlebih dahulu tentang objek-objek pajak yang akan dikenakan aturan ini.

Karena, tidak semua usaha pempek atau pecel lele berbadan usaha atau berbadan hukum. Kalau semua sudah terpenuhi, wajib dikenakan pajak.  Disamping itu selama ini menurutnya DPRD Palembang dan perwakilan pelaku usaha tidak pernah diajak berbicara bersama mengenai kebijakan ini.

“Saran saya, untuk besaran penempatan pajak, Pemkot Palembang dapat membicarakannya dulu bersama DPRD dan perwakilan pelaku usaha pempek atau pecel lele. Sehingga, dapat diperoleh suatu angka yang benar-benar menampung aspirasi warga maupun pelaku usaha dibidang tersebut, hal itu sejalan dengan, program dari pemerintah pusat maupun provinsi, bahwa Pemkot Palembang berkewajiban untuk menuntaskan kemiskinan dan membantu usaha kerakyatan yang berpenghasilan rendah,” katanya, Rabu (10/7).

Menurut Ketua DPC PBB Palembang ini, ia sangat mendukung penuh upaya Pemkot Palembang meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

“Obsesi setiap daerah yang berlebel Metropolis sudah seharusnya memiliki pendapatan besar. Tapi, untuk menggali berbagai potensi pajak yang ada, harus direncanakan secara matang dan dilakukan uji coba. Kemudian disosialisasikan secara cermat dan tepat. Menurut pemikiran saya, apabila hal tersebut sudah dilakukan, maka proses itu akan berjalan dengan baik dan dapat terlaksana tanpa adanya warga atau pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang dirugikan,” katanya.

Sebelumnya, kepala BPPD Palembang, Sulaiman Amin mengatakan, selain warung pempek, rumah makan juga diberlakukan hal yang sama yakni dikenakan pajak 10 persen.

“Selama ini hanya makan di tempat yang dilaporkan (pajak) tetapi makanan yang dibungkus tidak dilaporkan. Sesuai dengan Perda Kota Palembang tahun 2002 tentang pajak restoran ditetapkan besaran pajak restoran 10 persen,” pungkasnya.#osk

Beri komentar