Home » Berita » Jangan karena materai izin jadi terlambat - Trijaya FM Palembang

Jangan karena materai izin jadi terlambat

Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda , Senin (15/7/2019) secara langsung membuka sosialisasi prosedur izin usaha industri di balai Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang.

Dalam pertemuan yang dihadiri banyak pelaku usaha kecil menengah (UKM) ini, Fitri mengajak agar pelaku usaha segera mungkin untuk memiliki izin sebagai leggalitas usaha mereka.

Imbal baliknya, Fitri menjamin kepengurusan izin tidak akan dihambat petugas.

“Kalau mau membantu masyarakat jangan tanggung – tanggung. Jangan sampai hanya karena materai pengurusan perizinan terhambat,” tegasnya.
Menurut Fitri, pihak kecamatan yang dilimpahkan untuk PATEN ini, agar tidak menambahkan cos dari materai yang dikeluarkan.

“Kalau hanya materai saya rasa Pemerintah Kota Palembang mampu mengganggarkannya. Jangan sampai membebani pelaku usaha kecil, untuk diketahui bahwa proses pengurusan izin usaha kecil ini gratis, laporkan bila ada pungli,” ujarnya.

Nah, jika pelaku sudah melengkapi usaha mereka dengan izin, ungkap Fitri, banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan oleh pengusaha dari pemerintah.

“Prioritas ini diberikan kepada usaha yang memiliki izin. Bantuan pemerintah Kota Palembang tersebut dapat berupa pendampingan, pelatihan, pemberian modal, hingga pemasaran,” tegasnya.

“Saya berharap dengan ada sosialisasi ini ada perubahan, khususnya persoalan perizinan bagi usaha kecil menengah,” tegas Fitri lagi.

Sementara itu Plt Kepala Dinas Perindustrian Kota Palembang M Raimon Lauri mengatakan, tujuan sosialisasi ini agar pelaku industri di Palembang yang berjumlah 2.278 dapat mengerti tentang keharusan izin usaha industri.

Izin Usaha Industri (IUI) merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan usaha industri.

Syarat IUI untuk Industri kecil meliputi fotocopy KTP pemohon, fotocopy NPWP, foto 3×4 2 lembar, fotocopy akte pendirian perusahaan dan akte perubahan, fotocopy Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, fotocopy surat ijin gangguan, persyaratan dibuat dua rangkap. Pendaftaran melalui loket di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2015, perusahaan yang tidak memiliki IUI akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penutupan sementara.

Beri komentar