Home » Berita » Walikota Palembang Terancam di Nonaktifkan , Jika Tak Laksanakan Rekomendasi Ombudsman - Trijaya FM Palembang

Walikota Palembang Terancam di Nonaktifkan , Jika Tak Laksanakan Rekomendasi Ombudsman

Palembang, BP
Kepala Ombudsman perwakilan Sumatera Selatan (Sumsel) Muhammad Adrian menilai Walikota Palembang H.Harnojoyo belum menjalankan Kewajiban dalam penerbitan Peraturan Walikota terkait kenaikan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Hal ini dianggap kurangnya sosialisasi dalam kenaikan PBB.
Karena itu Ombudsman Perwakilan Sumsel memberikan deadline 30 untuk melakukan evaluasi Perwali Nomor 17,18 tentang kenaikan PBB serta pemberian keringanan.
“Hasil dari pertemuan dengan walikota Palembang terkait kenaikan PBB, telah menemui titik temu dengan melakukan stimulus atau diskon diberikan kepada wajib pajak,”katanya, Senin (8/7).
Jika dalam waktu 30 hari pemerintah kota Palembang tidak menjalankan rekomendasi tersebut. Maka pihaknya akan melapor ke Ombudsman RI untuk Walikota Palembang untuk di nonaktifkan dalam jabatannya.
“Jika tidak, kami akan melaporkan kepada Ombudsman RI untuk dilakukan penonaktifan sementara Jabatan Walikota. Hal ini menyangkut hajat orang banyak, menyangkut besarnya nominal kenaikan PBB DPRD wajib dilibatkan. Dalam aturan nya pemerintah sendiri harus nya melakukan sosialisasi dahulu kemasyarakat,” katanya.
Meski demikian, Ardian seniri percaya dengan kehadiran walikota ke ombudsman, dapat menjalankan rekomendasi.
“Namun kita tetap mengawasi kebijakan baru pemerintah dengan memberikan Stimulus kepada wajib pajak,” katanya.

Walikota Palembang Harnojoyo yang ditemui wartawan usai menerima Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Terkait Dugaan Maladministrasi Walikota Palembang terkait penetapan besaran NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) di Palembang mengatakan, pihaknya akan melakukan penyesuaian atas kenaikan tagihan PBB, seperti menyiapkan stimulus bagi warga yang terdampak.
Terkait langkah yang akan diambil, Harnojoyo mengatakan, pihaknya terlebih dulu akan melakukan konsultasi dengan sejumlah pihak terkait seperti pihak legislatif dan Ombudsman sebelum peraturan yang baru disahkan dan diberlakukan kepada masyarakat.
“Sebenarnya kami sudah melakukan langkah korektif, diantaranya kami akan memberikan stimulus kepada wajib pajak terkait kenaikan PBB. Besarannya nanti akan kita konsultasikan dengan beberapa pihak seperti DPRD dan Ombudsman,” kata Harnojoyo.#osk

Beri komentar