Home » Berita » Kominfo Inisiasi SK Walikota Tentang Informasi Publik Pengecualian - Trijaya FM Palembang

Kominfo Inisiasi SK Walikota Tentang Informasi Publik Pengecualian

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palembang kembali menggelar pertemuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se Kota Palembang.

Kegiatan yang dipusatkan di Emilia Hotel ini, akan digelar selama dua hari, mulai dari Senin (5/8/2019)- Selasa (6/8/2019) guna memperkaya pengelolaan informasi seluas luasnya untuk meemberikan informasi kepada masyarakat.

Kepala Diskominfo Kota Palembang Yanurpan Yanny mengatakan, sudah zamannya keterbukaan informasi publik (KIP) untuk tidak ditutupi untuk diinformasikan kepada masyarakat, hanya saja tidak jarang PPID disetiap unit OPD masih alergi dengan peminta informasi tersebut.

“Pentingnya keterbukaan informasi publik harus dipahami oleh semua Badan Publik,  seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik di Dinas/Badan,m,  BUMD,  hingga ke kecamatan dan kelurahan, sesuai amanat dalam UU No 14/2008,” kata Yanurpan.

Namun, katanya,  informasi yang terbuka bagi publik ada juga yang yang pengecualian atau tidak boleh diberikan, sebagaimana tertuang dalam pasal 17 UU Keterbukaan Informasi Publik tersebut,  yakni informasi tidak dapat di publikasikan dan diberikan kepada pihak pemohon/pengguna informasi dengan pertimbangan sudah melalui uji konskuensi.

“Kita di Palembang belum ada SK Walikota untuk menetapkan terkait informasi/data publik yang boleh dan tidak boleh (pengecualian)  ini, ” terangnya.

Dijelaskan Yanurpan untuk berfungsinya PPID Utama secara optimal tidak terlepas peran aktif dari PPID Pembantu untuk menyampaikan Daftar Informasi Publik (DIP) secara disiplin dan tepat waktu.

Harapannya apa yang menjadi penekan dan arahan dari Pimpinan agar PPID Kota bisa lebih baik lagi untuk tahun 2019 dapat diwujudkan.

“Melalui komitmen bersama antara PPID Utama dengan PPID Pembantu dalam hal penyampaian Informasi dapat memperkaya Daftar Informasi Publik (DIP) yang akan dipublikasikan. Publikasi tersebut akan mempermudah masyarakat dalam mengakses beragam informasi yang juga disajikan dalam layanan informasi secara langsung melalui desk informasi yang terdapat pada dinas itu,” jelasnya.

Untuk menetapkan informasi publik pengecualian ini ada payung hukum berupa SK walikota,   maka Pejabat pembantu PPID di harapkan dari sekretaris dinas/sekcam/seklur  karena yang mengetahui banyak hal dari OPD/Dinas di sekretaris, sehingga dapat menyampaikan usulan data/informasi apa saja yang akan dijadikan pengecualian.

Karena itu,  untuk mendorong terbentuknya penetapan SK Walikota sebagai  dasar hukum untuk informasi yang di kecualikan, maka dari kegiatan PPID yang dilangsungkan selama 2 hari ini 5 dan 6 Agustus ini, pihaknya  minta usul data/informasi apa saja yg akan masuk dalam pengecualian ini.

“ini penting dalam era keterbukaan informasi dan teknologi saat ini,  kita minta satu bulan sudah ada data yang diserahkan ke kita,” ungkap Yanuarphan.

Sementara itu pamteri, sekaligus Sekretaris Diskominfo Kota Palembang Hefranto Mandayun menjelaskan, untuk menentukan data pengeculian ini, lanjutnya Badan Publik bisa merujuk pada lembaga diatasnya,  seperti kementrian,  sedangkan untuk tingkat kecamatan karena pengelolaannya menyeluruh maka bisa diolah, apa saja kira – kira data/informasi yang sifatnya rahasia dan tidak boleh disampaikan ke publik.

“Dengan sudah ada aturan, maka kedepan tentu Badan Publik ini tidak perlu merasa takut dalam memberikan informasi, karena yang sifatnya pengecualian ada payung hukum tidak boleh diberikan. Diluar itu,  tentu wajib diberikan, karena dalam UU jelas harus terbuka soal informasi kepada publik,” tambahnya.

Sementara itu, dalam kegiatan yang dilangsungkan di Hotel Emilia tersebut, Kominfo mengundang seluruh Badan Publik di lingkup kota Palembang.

“Total pesertanya sampai 150 orang,  kita bagi 75 orang dalam 2 hari pelaksanaan,  kita berharap juga yang datang ini sekretaris, agar setelah pertemuan ini dapat di diskusikan langsung dengan kepala Dinas/badan, kantor,  camat,  dan lurahnya masing – masing, ” pungkasnya.

Beri komentar