Home » Berita » Terkait Pengaduan HD di Polda Sumsel, Irma Suryani Chaniago: Wajar Jika Kawan Kawan Aktivis Memberikan Kritisinya - Trijaya FM Palembang

Terkait Pengaduan HD di Polda Sumsel, Irma Suryani Chaniago: Wajar Jika Kawan Kawan Aktivis Memberikan Kritisinya

Palembang, BP
Terkait kasus dugaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dilaporkan oleh H Herman Deru (HD) dengan nomor polisi : LPB/399/V/2019/SPKT tanggal 7 Mei 2019 dengan teradu seorang aktivis Sumsel Ade Indra Chaniago.
Ditanggapi politisi dari Partai NasDem yang juga anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatra Selatan II, Irma Suryani Chaniago.
“Sebagai wakil rakyat dari Sumatera selatan, saya belum melihat ada program jangka pendek gubernur Sumsel periode 2018 – 2023, apa lagi jangka panjang. Wajar jika kawan kawan aktivis memberikan kritisinya,” kata Irma , Senin (12/8).
Dia melihat selama di komandani H Alex Noordin, pembangunan di Palembang memang luar biasa, bahkan pembangunan di Palembang menjadi yang terbaik di Sumatera, meski kekurangannya, jalan- jalan dan pembangunan di kabupaten-kabupatennya tidak berbanding lurus dengan provinsi, namun harus diakui konsep pembangunan yg dilakukan H Alex Noerdin terlihat meski tentu ada juga yang tidak terealisasi.
“Saya belum melihat prestasi dari gubernur Sumsel HD selama tahun pertama ini. karena itu di tiap kesempatan saya selalu sampaikan bahwa Gubernur itu hrs memiliki sense of busines dalam membangun wilayah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, jangan cuma bisa menghabis kan APBN saja. Kalau cuma punya naluri bisnis pribadi itu semua orang juga bisa ,” kata Irma.
Sebaiknya menurut Irma , kepala kepala daerah yang tipis telinga, belajar dari presiden, sehingga tidak anti kritik dan mau mendengar.
Sedangkan sebelumnya, Ade Indra Chaniago ketika dihubungi mengaku tidak memenuhi panggilan Polda Sumsel untuk diminta klarifikasi atas pengaduan Gubernur Sumsel ke Polda Sumsel tersebut.
“Saya lagi tidak enak badan tadi jadi tidak datang ke Polda Sumsel,” katanya.
Ade mengaku tidak mengetahui pasal berapa dari UU ITE yang dikenakan kepada dirinya.
“ Stetmen aku itu khan jelas bicaranya jabatan bukan personal, yang melekat di diri H Herman Deru sebagai Gubernur Sumsel, bukan H Herman Deru sebagai pribadi, dia ( H Herman Deru) mengadukan aku sebagai pribadi aneh?, mestinya Gubernur yang melaporkan bukan pribadi ,” katanya.
Menurut kejadian bermula tanggal 2 Mei 2019 bersamaan dengan hari pendidikan nasional, menurutnya dirinya bersama beberapa aktivitas lain melakukan orasi di simpang lima DPRD Sumsel.
“ Orasi disimpang lima DPRD Sumsel yang kita lakukan kemarin sah, ada izinnya dari kepolisian, kalau itu khan bisa lewat HP izinya dengan kepolisian karena jumlahnya tidak sampai 30 orang yang ikut, pemberitahuan tetap ada,” katanya.
Dalam orasi tersebut Ade mengaku dia dan rekan –rekannya lebih mengkritisi kebijakan Gubernur Sumsel waktu kampanye yang akan memberlakukan sekolah gratis dan fakta hari ini.
“ Janji politik beliau, kalau gratis-gratis nian, dalam bahan yang kita punya janji politik beliau sekolah dan berobat gratis cukup modal KTP saja, kita juga menolak ada pungutan di 27 SMA di Sumsel Rp1 juta yang izinkan Gubernur, itu yang kita tolak,” katanya.
Menurutnya, yang diadukan H Herman Deru kepada dirinya soal kalimat dalam orasinya yaitu “ pembohong, penipu, penghianat ,” .
“ Dan dalam orasi itu tidak putus, kenapa aku bilang penghianat karena beliau mengkhianati UU Dasar, itu khan jelas , mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggungjawab negara, dijelaskan pasal 31 , segala resiko yang muncul akibat mencerdaskan kehidupan bangsa, hard ware, soft ware itu tanggungjawab negara, “ katanya.
Kritik tersebut menurut Ade lebih sebagai Herman Deru sebagai Gubernur Sumsel bukan pribadi.
“ Aku mengkritisi janji politik beliau saat kampanye , bukan pribadi, enggak ada urusan aku enggak kenal dengan Herman Deru, tidak pernah berurusan,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sumsel H Herman Deru kepada seluruh awak media di Sumsel baik cetak, elektronik maupun media online ketika memberikan sambutan pada Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI AJO) Provinsi Sumsel di Gedung Daarul Jannah, Kompleks SIT Al Furqon, Palembang, Sabtu, (21/8/2018) meminta kritikan masyarakat dalam dia menjalankan pemerintahan di Sumsel.
“ Tolong kawal saya kritik saya dalam memimpin Sumsel ini, saya ingin menjaga tugas yang diamanahkan Allah, saya ingin menjadi gubernur baik .. baik bagi agama yang saya anut, baik bagi daerah , masyarakat dan keluarga” ujar Deru dengan suara yang parau karena dirinya sedang mengalami gangguan kesehatan pada pita suaranya.
Dia juga meminta warga Sumsel untuk selalu mendoakannya dalam menjalankan amanah ini.
Herman Deru menambahkan melalui organisasi AJO Indonesia ini kiprahnya dalam memberikan Informasi kepada Masyarakat semakin luas, cepat dan akurat selalu akurat dan tanggap dalam memberitakan hal-hal yang dibutuhkan baik masyarakat maupun pemerintah.#osk

Beri komentar