Home » Berita » FK-PKBP Tolak Pemasangan E- Tax - Trijaya FM Palembang

FK-PKBP Tolak Pemasangan E- Tax

Tolak Pemasangan E- Tax

Ketua Forum Komunikasi  Paguyuban Kuliner Bersatu  Palembang (FK-PKBP) , H Idasril menyampaikan lima poin penolakan.

Pertama tentang pengenaan pajak restoran yang dibebankan kepada konsumen sebesar 10 persen dengan jumlah omzet minimal tiga juta perbulan (Rp 3.000.000,-) atau seratus ribu rupiah (Rp. 100.000,-) per-hari ditolak pihaknya.

Kemudian menolak pemasangan alat e-Tax (tapping box) di tempat-tempat transaksi perdagangan kuliner di PalembangBaca:  Berat Medan Dihadapi, Pasiter Kodim  Palembang Terjebak Lumpur

Ketiga, menuntut DPRD dan Pemerintah Kota Palembang agar merevisi Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2018, tentang Pajak Daerah dan Perwali nomor 84 tahun 2018 tentang pajak restoran, hotel, tempat hiburan dan parkir terutama yang terkait dengan pelaku usaha kuiliner.

Keempat, selama proses revisi berlanjut mereka minta Pemkot tidak memberlakukan kebijakan kontroversi yang sangat meresahkan ini.

“Sebagai warga negara yang baik, kami tetap akan membayar pajak sebagaimana yang telah berjalan seperti selama ini. Selain itu, pada proses revisi Perda, kami meminta adanya keterlibatan dari pihak kami, Forum Komunikasi Paguyuban Kuliner Bersatu Palembang (FK-PKBP),” katanya.

Sekretaris FK-PKBP Vebri Al Lintani  menerangkan, penolakan ini didasarkan beberapa hal yang ada saat ini, seperti kondisi perekonomian sejak lima tahun terakhir ini terjadi pelemahan.

“Rata-rata pedagang mengaku ada penurunan omzet penjualan sekitar 30 persen,” katanya.

Bahwa dalam kondisi daya beli yang menurun saat ini, pengenaan pajak sebesar 10 persen yang dibebankan kepada konsumen, diungkapkan Febri nilai terlalu tinggi.

“Kami sangat khawatir para konsumen akan merasa keberatan sehingga akan mengurangi omset penjualan secara signifikan,” katanya.

Kemudian, di dalam Perda Kota Palembang No. 2 tahun 2010 tentang Pajak Restoran, pasal 2 (4) tentang Pajak Restoran, disebutkan bahwa tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana yang dimaksud ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi sebesar Rp. 100.000,per-hari.

Artinya, secara hukum omzet penjuaian di atas Rp. 100.000, layak menjadi objek pajak dengan kewajiban membayar pajak. Ketentuan ini menurutnya sangat memberatkan pengusaha kuliner di Palembang. meskipun kemudian diralat oleh BPPD Palembang bahwa yang dikenakan pajak adalah pedagang dengan omset 2-3 juta.

Pada waktu lain dikatakan oleh BPPD menjadi di atas 4O juta.

Informasi seperti dianggap menunjukkan ketidakpastian hukum bagi objek pajak Restoran.

“Kemudian Kepala BPPD Palembang mengatakan bahwa sekarang berlaku Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2018. Namun setelah kami cermati, pada intinya substansi Perda ini, khusus tentang Pajak Restoran, pasal 3 (8) tidak ada perubahan kecuali redaksi yang menyatakan omzet penjualan yang minimal Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-bulan (artinya perhari tetap minimal Rp.100.000,00),” katanya.

Selanjutnya, pihak Pémkot Palembang dalam hal ini Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Palembang, belum pernah menyosialisasikan rencana perubahan pemungutan pajak restoran yang semula secara manual menjadi digital atau e-tax dengan alat tapping box.

Namun pada awal Juli, secara tiba-tiba BPPD mendatangi restoran dan segera akan memasang alat e-tax tapping Box tersebut. box.

Namun pada awal Juli, secara tiba-tiba BPPD mendatangi restoran dan segera akan memasang alat e-tax tapping Box tersebut.

“Bahwa dari pengalaman beberapa restoran dan rumah makan di Palembang, yang telah memasang tapping box mengatakan telah terjadi penurunan omzet sebesar 30 persen dalam jangka waktu 3-5 hari setelah pemasangan,” katanya.

Kejadian di  Bakso Granat Mat Azis, menurutnya  terus berlanjut ke ranah hukum yaitu PTUN Palembang dan gugatan class action serta revisi Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2018.

“ Kalau KPK mengurusi hal-hal seperti ini bubarkan saja KPK, KPK itu dibentuk untuk  mensupervisi polisi dan jaksa yang dianggap belum mampu menuntaskan korupsi bukan ngurusi pedagang, yang korupsi ya pejabat, hal itu menjadi serah dan kontroversi,” katanya.

Hal senada dikemukakan dari aliansi konsumen Bersatu Palembang M Ismail  berkeberatan apa yang ditetapkan Pemkot Palembang yang tidak sesuai  dengan pertemuan ulama kemarin.

“ Karena kemarin sudah di bilang kepala BPPD Sulaiman Amin bahwa perda itu harus diuji di akademisi, ternyata perda itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan itu satu bulan Rp50 juta, satu  hari berapa, 1 juta lebih khan, ini kok perda diatas perpu, jadi satu hari 100 ribu., itu sangat bertentangan ,” katanya.Baca:  Ditemukan Dermaga Kuno Diduga Kuat Dari Zaman Kesultanan Palembang

Dia mendesak Pemkot Palembang jangan memberikan beban yang berat bagi masyarakat.

“Beban kami sudah banyak, kemarin PBB dibebankan kepada rakyat, kalau kira-kira anggaran kota Palembang sudah defisit  dan mau dibebankan kepada rakyat, lebih baik walikota mundur saja, banyak kok yang mau jadi walikota, jujur lebih baik mundur saya bilang, kenapa  kalau kebijakan tidak memihak ke rakyat, saya  paling marah percuma ibadah tapi hablun minanasnya tidak berjalan dengan manusia, ablun minallah tidak salah-salah  tapi hablun minanasnya tidak berjalan,” katanya.

Penasehat FK-PKBP H Imron mengaku ingat dengan pernyataan Kepala BPPD Sulaiman Amin dengan para ulama mengatakan perda  Kota Palembang No. 2 Tahun 2018  tidak cocok lagi dan sudah keterlaluan.

“ Peraturan daerah itu dibuat tentunya memperhatikan  asas sosiologis, filosofis dan yuridis, perda ini seperti copi paste, seharusnya perda ini dibuat sebelumnya  harus di turun kelapangan , jika lihat visi perda itu itu tidak dilakukan  dan saya yakin perda ini tidak ada naskah akademiknya, syarat perda  harus ada naskah akademik, ini jadi masalah,” katanya.

Hal ini menurutnya menjadi konflik sosial antara pelaku kuliner , asosiasi para konsumen dan BPPD sebagai pihak pemerintah, “ Saya rasa perdanya ini harus dibereskan dahulu, baru diterapkan  E-Tax dan sebagainya itu, ini yang harus dilakukan dulu, mumpung DPRD baru ini dilantik bulan ini, tugas pertama dia minta pihak DPRD  minta revisi perda No  2 tahun 2018.

“ Nyari duit itu tidak dari sisi pajak konsumen saja, pajak reklame, pajak yang lain lain masih banyak, bukan hanya menekan satu sisi saja,  saya pikir pemerintah kota ini tidak kreatif dalam mencari PAD ,” katanya.

Sebelumnya, Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, sangat menyayangkan sikap Bakso Granat Mas Azis yang kurang kooperatif dan tidak mendukung program transparansi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Kepala BPPD Kota Palembang, Kgs. Sulaiman Amin menerangkan, sejak awal Bakso Granat Mas Azis yang terletak di Jalan Inspektur Marzuki (Pakjo Ujung) Palembang, tidak menunjukkan sikap yang baik, saat didatangi petugas, mulai dari sampling, pemasangan alat e-tax hingga berakhir pada Surat Peringatan (SP) III.

“Kita harus menyegel dan tidak ada lagi tahapan mediasi. Tahapan selanjutnya adalah, tujuh hari kedepan persiapan penyegelan berdasarkan SK Walikota,” katanya kepada wartawan kemarin.

Menurutnya, Sebagai pemenang Wirausaha Muda Mandiri dan motivator tingkat nasional, harusnya mengerti apa fungsi pajak dan berbagai aturan terkait pajak.

“Bank Mandiri adalah bagian dari negara. Harusnya dia paham jika ada peran negara pada setiap modal Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dikucurkan lembaga perbankan. Dan pajak adalah salah satu pendapatan negara untuk menyuport pertumbuhan UKM,” katanya.

Sulaiman memastikan jika dalam menerapkan pemasangan E-tax di sejumlah tempat, sudah berdasarkan kajian serta sampling. Jadi, pemasangan Bakso Granat Mas Azis, sudah masuk dalam omzet sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018, bahwa bagi wajib pungut yang sudah memenuhi syarat menolak, itu bisa diberikan sanksi, bahkan bisa sampai penutupan

Berdasarkan inilah BPPD melaksanakan tugas. Jadi kurang tepat jika dia membanding-bandingkan dengan yang lain. Lantaran disetiap tempat usaha pasti akan diteliti dahulu apakah dipasang atau tidak.

“Mereka membanding-bandingkan dengan tempat lain, kita juga sudah teliti, mereka (Kedai Bakso) layak memungut pajak ke konsumen sebagai layak pungut, mereka di sampling ga mau, dipasang E-tax ga mau, dari awal ga ada niat baik. Yang lain mau aja disampling,” katanya.

Meski telah meminta maaf, petugas BPPD secara pribadi telah memaafkan yang bersangkutan. Tapi urusan pengrusakan alat negara, yang bersangkutan harus bertanggungjawab.

“Kami harap pihak kepolisian segera memproses permasalahan ini karena menyangkut wibawa Pemkot Palembang termasik KPK. Karena ini adalah atas rekomendasi mereka,” katanya.

Untuk tahapan selanjutnya, Sulaiman akan segera berkoordinasi dengan Satpol PP, Kepolisian dan TNI untuk melakukan penyegelan.

“Setelah ini, ada tahapan selanjutnya dan akan segera kita eksekusi. Karena dari awal kita sudah memberikan kesempatan tapi yang bersangkutan seperti mempermainkan petugas kita. Bahkan, seperti sengaja memajukan adiknya untuk mengintimidasi petugas,” katanya.#osk

Beri komentar