Home » Berita » Mengukur Potensi Pajak di Kota Palembang - Trijaya FM Palembang

Mengukur Potensi Pajak di Kota Palembang

Palembang – Tercatat sebagai kota metropolis, Palembang adalah kota jasa dan perdagangan. Hampir sebagian sumber pendapatannya dihasilkan dari sector pajak. Demikian diungkapkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Drs. H. Kgs. Sulaiman Amin, Kamis (21/11) di acara Apresiasi dan Anugrah Wajib Pajak 2019.

“ Kita (Kota Palembang) tidak punya Sumber Daya Alam (SDA), seperti bagi hasil migas (minyak dan gas), tidak punya kebun karet, tidak punya kebun sawit. Semua tergantung dari pajak-pajak yang dibayarkan masyarakat” ujar Sulaiman.

“Karena (sektor) jasa inilah  yang memunculkan sejumlah pajak (yang dibayarkan) masyarakat tadi,” imbuh Sulaiman.

Beliau mengatakan potensi pajak di Kota Palembang sungguh besar dan pihaknya (BPPD) dipasang target untuk mengelola pajak senilai 1,3  trilyun rupiah.

“Tahun 2019, kita (BPPD) di-target sebesar 1,3 trilyun rupiah. Target ini dibagi ke dalam 11 jenis pajak” ujar Sulaiman.

“Tentunya, ada skala prioritas, sangat potensi, sedang potensi, yang kurang atau kecil pontensinya,” tambah Sulaiman.

Berbicara soal realisasi, mantan Camat Alang-alang Lebar ini mengatakan hingga bulan November capaian target yang telah dicapai mendekati 60 persen.

“ Meski baru lima bulanan di sini (BPPD), sudah ada progress yang cukup baik. Pencapaian mendekati 60 persen,” ujar Sulaiman Amin.

Menurutnya dari pencapaian tersebut, ternyata pajak restoran menyumbang potensi paling besar bagi BPPD, disusul pajak hiburan lalu pajak parkir.

“Kalau dilihat dari yang paling potensial adalah pajak restoran,” ujar Sulaiman.

“Karena bila kita lapar, tentu kita tidak akan menahan. Kita tentu akan mencari kuliner-kuliner yang sesuai dengan selera kita,” imbuh Sulaiman.

Menurutnya pajak hiburan mungkin terbatas hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Pajak parkir juga punya potensi karena di Kota Palembang banyak pusat-pusat keramaian.

Selain dari pajak restoran, Sulaiman mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan pajak-pajak lainnya.

“Misalnya pajak hotel” ujar Sulaiman.

“Saat ini di Kota Palembang banyak tumbuh dan berkembang hotel, penginapan, tempat-tempat kos, hotel-hotel melati. Itu juga menjadi “sasaran” kita, “ujar Sulaiman.

Lantas, bagaimana kontribusi pajak reklame ?

“Pajak reklame sangat potensial juga” ujar Sulaiman.

Menurutnya masyarakat selama ini tidak begitu mengetahui tentang pajak reklame ini.

“Yang mereka ketahui hanya billboard yang besar-besar saja. Padahal yang terkena pajak reklame ya di mal-mal juga”, ujar Sulaiman.

“Merk-merk di depan tempat usaha juga kena pajak”imbuh Sulaiman.

Ia menambahkan karena punya potensi yang cukup besar, khusus untuk pajak reklame, BPPD Kota Palembang menargetkan bisa mengelola pajak sebesar 20 milyar rupiah.

“Untuk tahun 2019 ini, BPPD menargetkan 20 milyar rupiah dari pajak reklame” ujar Sulaiman.

“Hingga saat ini (Nopember) pencapaian sudah 82 persen”, tambah Sulaiman.

Sulaiman mengatakan untuk mengoptimalkan pajak reklame ini pihak BPPD Kota Palembang telah melakukan sejumlah langkah.

“Sejak bulan Agustus 2019, kita (BPPD) dari tim Pajak Daerah Lainnya (PDL) telah menginventarisir dibantu oleh Kantor Unit Pelayanan Teknis Badan (KUPTB) yang ada di kecamatan-kecamatan untuk melakukan pendataan secara keseluruhan reklame yang ada di Kota Palembang,” imbuh Sulaiman.

Terkait dengan belum tercapaian target pajak tahun  ini, menurut Sulaiman lebih dikarena pengetahuan pemilik usaha, owner, pengelola dan masyarakat, soal pajak  sangat minim.

“Dalam pemungutan pajak ini kita (BPPD) ada tahapan edukasi dan sosialiasi” ujar Sulaiman.

“Di sinilah kita sampaikan kepada masyarakat bahwa harus seperti apa pajak yang diserahkan kepada pemerintah, berapa besar dan untuk apa pajak kepentingan itu. Itu yang terpenting” ujar Sulaiman.

“Kemana larinya pajak ini, ini yang harus BPPD jamin,” kata Sulaiman.

“Kami ingin mewujudkan tata kelola yang baik sehingga menjamin kepastian bahwa pajak ini benar-benar sampai ke pemerintah dan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat” pungkas Sulaiman.

(Julian)

Beri komentar