Home » Berita » Nama Baik Ketua dan Anggota KPU Sumsel Direhabilitasi - Trijaya FM Palembang

Nama Baik Ketua dan Anggota KPU Sumsel Direhabilitasi

Palembang, BP–Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan 18 Putusan terhadap 18 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (6/11) pukul 13.30 .
Salah satu gugatan dari Maphilinda Syahrial Oesman yang merupakan Calon Anggota DPR RI Partai Nasdem
Dalam putusan bernomor 116, majelis hakim menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya, merehabilitasi nama baik Teradu I Kelly Mariana selaku Ketua merangkap Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, Teradu II Hepriadi, Teradu III Hendri Almawijaya, Teradu IV Amrah Muslimin, dan Teradu V Hendri Daya Putra, masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
Lalu merehabilitasi nama baik Teradu VI Agus Marianto selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, Teradu VII Netty Herawati, Teradu VIII Heriyanto, Teradu IX Ardiyanto, dan Teradu X Handoko, masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini.
Merehabilitasi nama baik Teradu XII Munawir selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara dan Teradu XI Paulina selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
Lalu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu I s.d Teradu V paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu VI s.d Teradu X paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan;

Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Putusan ini sepanjang terhadap Teradu XI dan Teradu XII paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini

Sebelumnya Mapilinda mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara.
Pada pokoknya penggugat mendalikan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara yang berlangsung pada hari Jumat, 5 Mei 2019, Saksi dari peserta Pemilu, termasuk saksi dari Partai Nasdem (Nasional Demokrat) tidak bisa menyampaikan keberatan kepada pihak KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Musi Rawas Utara, karena dikondisikan sedemikian sehingga “seolah-olah” data yang dibacakan oleh PPK dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Hasil Suara ditingkat Kabupaten Musi Rawas Utara telah sesuai dengan C-1.
Padahal ada Rekomendasi dari Bawaslu No. 26/BAWASLU-Prov SS-07.01.HM01.01/IV/2019, April 2019 tentang Rekomendasi Penghitungan Ulang Kecamatan Rupit Dapil 1 Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Pemilu Tahun 2019.
Rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara;
Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 Saksi menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Hasil Suara di tingkat Provinsi, saat Pembacaan Model DB-1 Kabupaten Musi Rawas Utara khususnya perolehan suara Calon Legislatif Partai Nasdem, Saksi keberatan dengan hasil perolehan suara Calon Legislatif No.8 Partai Nasdem, karena berdasarkan data yang dimiliki oleh saksi terdapat dua Model DA-1 yang berbeda hasil perolehan suara Caleg No.8, yaitu dalam DA-1 (sebelum berubah) perolehan suara Caleg No. 8 adalah sebanyak 3.762 suara; sedangkan dalam DA-1 (setelah perubahan) menjadi 6.359 suara;
Adanya dua Model DA-1 yang dibuat oleh PPK Karang Jaya inilah yang akan dipertanyakan dan diminta kejelasan oleh Saksi kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan agar menginstruksikan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dengan cara menyandingkan data C-1 salinan yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu.
Namun, terjadi perdebatan yang tidak etis dilakukan oleh Anggota KPU Sumatera Selatan Hepriyadi, S.H. yang secara otoriter mengatakan “Saya pimpinan sidang di dalam rapat pleno ini, saya berhak mengatur rapat pleno ini, jika saksi keberatan SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id 4 Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: info@dkpp.go.id silakan isi formulir keberatan”. Perdebatan terus berlangsung, bukan hanya saksi Nasdem yang keberatan dengan sikap komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan tersebut, saksi-saksi lainnya yang hadir dalam Rapat Pleno tersebut bereaksi keras atas sikap komisioner tersebut.
Tindakan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara yang tidak membuka fakta adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara No. 26/BAWASLU-Prov SS-07.01.HM01.01/IV/2019, April 2019 Tentang Rekomendasi Penghitungan Ulang Kecamatan Rupit Dapil 1 Kabupaten Musi Rawas Utara Pada Pemilu Tahun 2019 yang tidak dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara serta fakta adanya dua Model DA-1 yang berbeda hasil perolehan suara Caleg No.8, yaitu dalam DA-1 (sebelum berubah) perolehan suara Caleg No. 8 adalah sebanyak 3.762 suara; sedangkan dalam DA-1 (setelah perobahan) menjadi 6.359 suara yang tidak diungkap dalam Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Hasil Suara ditingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan, menjadi bukti bahwa KPU Kabupaten Musi Rawas Utara mendapat legitimasi oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang tindakan perangkat mereka melakukan kecurangan dan perbuatan melawan hukum.
Bahwa kekacauan ditingkat PPK se Kabupetan Musi Rawas Utara ditutupi oleh Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas Utara (Agus Marianto) dan anggota KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dengan alibi seolah-olah mekanisme penghitungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara dan Perangkatnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan saksi Nasdem yang hadir pada saat rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Karang Jaya telah didengarkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan bahwa benar tindakan merobah perolehan suara pada DA-1 dilakukan secara sengaja oleh PPK Karang Jaya bahkan kotak suara tersebut sebelumnya telah mereka pindahkan ke Kota Lubuklinggau untuk merobah hasil suara dalam DA-1 tersebut;
Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana membenarkan adanya putusan tersebut.
“Iyo kami di rehabilitasi, jadi setelah pembacaan putusan yang peringatan, pembacaan putusan rehabilitasi,” katanya.
Terkait gugatan tersebut Kelly menyebutnya itu adalah resiko penyelenggara pemilu.#osk

Beri komentar