Home » Berita » Pilkada Serentak 9 Desember, Mungkinkah - Trijaya FM Palembang

Pilkada Serentak 9 Desember, Mungkinkah

PALEMBANG – Tidak jelasnya kapan pandemi Covid-19 berdampak pada keberlangsungan pilkada serentak terutama pada tahapan dan perubahan anggaran pilkada. Hal ini menyusul perlu ada penyesuaian dengan kondisi pandemi covid-19.

Diskusi Daring RCI (Foto: TIMES)

“Jikapun pilkada dilaksanakan 9 Desember 2020 dan pandemi belum usai ada beberapa persoalan yang muncul mulai dari perubahan skema proses tahapan dan anggaran yang menyusaikan dengan aturan protokol kesehatan,”ungkap Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja diacara diskusi Daring Rumah Citra Indonesia (RCI), Sabtu (16/5/2020).

Diskusi ini juga menghadirkan narasumber Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana, Komisioner Bawaslu Sumsel Yenli Elmanoferi, Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar dan dipandu BungFK.

Bagja menjelaskan dari tahapan misalkan verifikasi dukungan perseorangan perlu ada penyesuaian protokol kesehatan Covid-19 dan ini tidak mudah.

“Hal yang sama dengan kampanye, pemungutan suara tentunya perlu ada penyesuaian terutama anggaran seperti penyediaan masker, handsanitizer serta lainnya untuk penyelanggara sampai tingkat bawah,”ungkap Dia.

Lanjut alumni HMI ini, yang menjadi pertanyaan apakah siap dengan perubahan anggaran tersebut dan apakah tersedia anggaranya.

Komisioner Bawaslu Sumsel Rahmad Bagja (Foto : Extranews)

“Ini yang perlu disiapkan jika pilkada tetap dilangsungkan 9 Desember 2020. Kita masih menunggu PKPU setelah diterbitkan Perpu,”ujarnya.

Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana mengatakan apapun kondisinya KPU Sumsel siap kapanpun diputuskan pilkada serentak namun demikian perlu juga ada dukungan yang jelas anggaran dari pemerintah.

“Ditengah pandemi yang terpenting dukungan kelengkapan protokol kesehatan saat penyelenggaraan Pilkada,”ungkap Alumni FISIP Unsri ini.

Sementara, Komisioner Bawaslu Sumsel Yenli Elmanoferi menjelaskan pelaksanaan Pilkada serentak kali ini tidak sesuai dengan standar aturan biasa karena pandemi Covid-19.

“Begitu juga dengan pengawasan dan penindakan ada penyesuaian dengan kondisi dan tidak bisa berjalan normal dengan distopnya tahapan sebelumnya,”kata Yenli.(*)

Beri komentar