Home » Opini » Jangan Tutupi Proyek Nazar

Jangan Tutupi Proyek Nazar

Opini Tempo – Betapa merisaukan pengusutan kasus-kasus yang melibatkan Muhammad Nazaruddin. Hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi hanya berkonsentrasi menuntaskan kasus suap wisma atlet.

Kasus sederet proyek lain yang diduga juga dipermainkan oleh bekas Bendahara Partai Demokrat ini telantar, bahkan cenderung ditutupi. Padahal borok-borok itu sudah diketahui masyarakat luas.

Sikap yang terkesan membiarkan itu hanya akan membuat publik semakin sinis. Apalagi patgulipat proyek yang dilakukan Nazaruddin dan rekan-rekannya semakin lama justru semakin terkuak. Semula muncul kasus suap proyek wisma atlet senilai Rp 191 miliar, tapi belakangan mencuat pula kejanggalan proyek Stadion Hambalang di Sentul, Bogor, senilai Rp 1,52 triliun. Sebagian duit dari proyek terakhir disebut-disebut mengalir ke Kongres Partai Demokrat.

Belum tuntas semua itu diusut, kini publik disuguhi lagi skandal baru, yakni proyek pabrik vaksin flu burung berbiaya Rp 1,3 triliun di Kementerian Kesehatan. Kejanggalan kasus ini terungkap lewat salinan dokumen kontrak yang dimuat di Gresnews, sebuah situs berita hukum dan politik. Berdasarkan dokumen itu, ternyata PT Anugrah Nusantara, perusahaan yang didirikan oleh Nazaruddin, diam-diam ditetapkan sebagai pelaksana proyek tersebut.

Perjanjian antara PT. Anugrah dan pejabat di Kementerian Kesehatan pada 2008 dan 2009 itu sungguh aneh. Soalnya, perusahaan ini tak memiliki pengalaman di bidang farmasi. Kantornya pun hingga sekarang tidak jelas karena sering berpindah-pindah. Adapun alamat Amin Handoko, Direktur PT Anugrah, yang tercantum dalam akta perusahaan ternyata fiktif.

Orang tentu bertanya-tanya kenapa bukan PT Bio Farma yang langsung menangani proyek itu. Perusahaan milik negara itu memang ikut menggarap proyek ini, tapi menurut juru bicaranya hanya sebatas menyediakan lahan untuk pabrik tersebut. Kejanggalan yang lain, Siti Fadilah Supari, Menteri Kesehatan ketika proyek itu dirintis, mengaku tidak tahu-menahu. Ia juga menyatakan tak mengenal pejabat pembuat komitmen yang meneken kontrak itu.

KPK sejauh ini hanya berkonsentrasi mengusut suap wisma atlet dan pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta proyek Hambalang. Kepolisian juga cuma menangani proyek pengadaan alat peraga kesehatan di Kementerian Kesehatan—tidak termasuk pabrik vaksin–dan kasus pengadaan di Kementerian Pendidikan. Pengusutan di kepolisian ini pun seolah jalan di tempat. Adapun untuk proyek Nazaruddin lainnya belum jelas siapa yang menangani.

Pengusutan segunung kasus Nazaruddin itu mestinya juga menjadi perhatian pemerintah. Tidak mungkin semua dibebankan kepada KPK. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa memerintahkan kejaksaan dan kepolisian untuk menangani serius kasus-kasus Nazaruddin yang belum dipegang oleh KPK.

Tidak adanya upaya menuntaskan skandal yang melibatkan bekas politikus Demokrat itu akan semakin menunjukkan bahwa Presiden tidak peduli terhadap pemberantasan korupsi, hal yang ia dijanjikan pada masa kampanye.(tmp/trj)

Beri komentar