Home » Opini » Masih Kabinet Kompromi

Masih Kabinet Kompromi


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuang peluang membentuk kabinet yang bersih dan mumpuni. Pergantian beberapa menteri yang diumumkan tadi malam benar-benar hanya tambal sulam. Presiden tak mencopot menteri yang berkinerja buruk, terseret kasus korupsi, atau setidaknya tak mampu mencegah terjadinya korupsi di kementeriannya.
Manfaat perombakan kabinet pun menjadi minim. Praktis, reshuffle dilakukan lebih karena seorang menteri memiliki masalah keluarga dan satu lagi karena masalah kesehatan. Kalaupun ada perubahan, itu sungguh kecil, yakni berkurangnya jatah kursi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Porsi ini kemudian diberikan kepada pengusaha dan akademisi.
Pergantian itu diperkirakan tak akan bisa mendongkrak kinerja kabinet. Apalagi sebagian pergeseran juga dipertanyakan. Ekonom Mari Elka Pangestu, misalnya, yang semula memimpin Kementerian Perdagangan, dipindah ke Kementerian Pariwisata menggantikan Jero Wacik. Adapun Jero kini menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ini pergeseran yang aneh, lantaran keduanya tidak dikenal sebagai ahli di pos yang baru.
Reshuffle kabinet sama sekali tak menjawab harapan sebagian khalayak bahwa Presiden akan membuat gebrakan untuk memanfaatkan sisa masa kerjanya. Kalaupun tak bisa menyusun “kabinet kerja” yang andal, setidaknya muncul sinyal kuat adanya upaya serius untuk memerangi korupsi serta membangun birokrasi yang efisien dan bersih. Tapi pergantian menteri kali ini juga tak menuju ke sana.
Presiden tampak terlalu kompromistis. Lihat saja, beberapa nama bermasalah masih bertengger di pos kementerian. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, misalnya, terseret kasus suap proyek transmigrasi yang diduga melibatkan orang-orang terdekatnya. Kalaupun kelak tak terbukti terlibat dalam kasus ini, ia juga tak bisa dianggap berprestasi. Sulit untuk tidak mengaitkan dipertahankannya Muhaimin dengan posisinya yang penting di Partai Kebangkitan Bangsa. Bagaimanapun, partai ini pendukung setia pemerintah.
Kader Partai Demokrat pun diuntungkan oleh sikap yang kurang tegas itu. Kendati Kementerian Pemuda dan Olahraga diguncang kasus suap wisma atlet, Andi Mallarangeng, yang memimpin posisi ini, tetap aman. Padahal berkali-kali bekas Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin, yang menjadi tersangka skandal, menyebut Menteri Andi terlibat. Presiden seolah juga tidak menghitung buruknya persiapan SEA Games sebagai kelemahan sang menteri.
Presiden Yudhoyono terkesan berupaya menyenangkan banyak pihak, terutama kalangan partai politik. Kecenderungan ini berbahaya karena bisa dibaca sebagai upaya melanggengkan kebiasaan buruk dalam perpolitikan kita. Jangan heran pula jika orang melihat pembagian jatah kursi menteri sebagai pembagian kesempatan mengumpulkan dana politik lewat korupsi.
Reshuffle kabinet yang setengah hati menunjukkan Presiden masih tersandera oleh praktek buruk itu. Apalagi, sejak awal, perombakan kabinet lebih dipicu oleh kasus perceraian atau perselingkuhan yang menjerat menteri ketimbang keinginan untuk membersihkan negara dari korupsi yang menyengsarakan rakyat banyak.(tmp/trj)

Beri komentar