Home » Opini » Masuknya Bos Media ke Partai

Masuknya Bos Media ke Partai


Langkah Hary Tanoesoedibjo menambah banyak pengusaha media yang berlaga di gelanggang politik. Bos Grup Media Nusantara Citra (MNC) itu masuk ke Partai Nasional Demokrat yang dibidani oleh Surya Paloh. Fenomena tersebut merupakan lampu kuning bagi kebebasan pers dan demokrasi. Publik akan rugi bila semakin banyak media yang cenderung digunakan untuk membela kepentingan bisnis dan politik kelompoknya.
Hary Tanoe berlabuh di partai itu setelah melakukan penjajakan sekitar lima bulan terakhir. Belum ada keterangan resmi dari pengusaha yang menguasai jaringan media, mulai media elektronik, cetak, hingga online, tersebut seputar pilihannya terjun ke kancah politik. Namun dikabarkan dia kecewa terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang selama ini disokongnya.
Bos MNC itu mengikuti jejak Surya Paloh dan Aburizal Bakrie yang lebih dulu aktif di partai. Surya Paloh, pemilik Media Group, yang membawahkan Metro TV, Media Indonesia, dan Lampung Post, adalah pendiri organisasi Nasional Demokrat, yang kemudian menjelma menjadi Partai NasDem. Adapun Aburizal, yang saat ini menakhodai Partai Golkar, adalah pemilik sederet media, seperti TVOne, ANTV, Surabaya Post, dan Vivanews.com. Ia juga Komisaris Utama Grup Bakrie.
Harus diakui, setiap warga negara, termasuk para bos media, berhak mengekspresikan kecenderungan politiknya. Hak ini bahkan dilindungi konstitusi. Masalahnya, peran ganda mereka sebagai pemilik media dan politikus akan gampang menimbulkan konflik kepentingan. Dengan menguasai media di segala lini, mereka bisa memanfaatkan keunggulan itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Padahal media semestinya bekerja untuk kepentingan publik.
Mungkinkah, misalnya, sebuah media memberitakan secara kritis kasus yang berpotensi merusak reputasi bos atau partai tempat ia bernaung? Pada titik ini, ada prinsip jurnalistik dalam ajaran Bill Kovach–penulis Sembilan Elemen Jurnalisme–yang terancam tak akan dilakukan, yakni media sebagai penyedia forum kritik dan dukungan masyarakat.
Publik bisa memeriksa, mungkinkah TVOne, misalnya, menyiarkan penderitaan korban lumpur Lapindo. Atau apakah media di bawah Media Group menampilkan liputan kritis tentang perkara kredit Bank Mandiri terhadap PT Cipta Graha Nusantara sebesar Rp 160 miliar yang diduga menyalahi proses itu. Atau bagaimanakah media dalam Grup MNC memberitakan kasus dugaan pengemplangan pajak PT Bhakti Investama Tbk.
Konflik kepentingan semacam itu berpotensi membuat media melakukan tebang pilih pemberitaan. Ini menyebabkan hak khalayak untuk memperoleh informasi yang berimbang tidak terpenuhi. Berita yang timpang ini akan membuat publik bisa keliru menentukan sikap, karena informasi yang disajikan tak sempurna.
Itulah ujian bagi kita semua. Bagaimanapun, bertumpuknya kekuasaan politik dan kekuasaan atas informasi pada sekelompok orang bukanlah hal yang menyehatkan bagi pers dan demokrasi. Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers perlu mencegah agar fenomena ini tidak mengebiri hak masyarakat atas informasi yang jernih, adil, dan berimbang.(tmp/trj)

Satu komentar untuk “Masuknya Bos Media ke Partai”

  1. AN takari

    Pada saatnya nanti, kebebasan pers tidak akan mati oleh penindasn tirani, tapi oleh insan pers sendiri. Mungkin ini yang dinamakan pendekar selalu membesarkan naga yang akan membunuhnya!!

Beri komentar