Home » Program » Anda Bicara » MENGURAI POLEMIK ANGKUTAN BATUBARA SUMSEL?

MENGURAI POLEMIK ANGKUTAN BATUBARA SUMSEL?

Anda Bicara – Duduk bersama dan melihat kepentingan yang lebih luas adalah kata kunci mengurai polemik angkutan batubara di Sumatera Selatan. Di satu sisi pemerintah mengacu pada kepentingan masyarakat sebagai pengguna jalan, sementara di sisi lain dunia usaha punya kepentingan sendiri. Pemerintah harus menyelaraskan dua kepentingan ini.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin Sedang Memaparkan di Anda Bicara Kerja Sama Musi Institute, Sabtu (14/1) Di D'FAB Cafe

Angkutan batubara di Sumsel memang jadi bulan-bulanan warga di sepanjang jalur yang dilalui angkutan batubara. Dua masalah yang dipersoalkan, jalan umum rusak dan sering macet. Permasalahan itu karena belum tersedianya jalan khusus, angkutan khusus kereta api, dan pelabuhan khusus batubara.

Selain angkutan batubara, penyebab jalan umum cepat rusak dan sering terjadi kemacetan adalah makin padatnya volume kendaraan yang tidak diiringi dengan pertumbuhan ruas jalan.
Solusi jangka panjang yang harus dilakukan, adalah bagaimana batubara tetap dapat dikeluarkan dari mulut tambang di Tanjung Enim dan Lahat, sementara jalan umum tidak terganggu serta tidak cepat rusak.
Sedangkan solusi jangka pendek, masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan provinsi hendaknya menyediakan anggaran perbaikan jalan, serta pengusaha angkutan batubara tidak boleh lepas tangan atas kerusakan yang mereka timbulkan.

Solusi jangka panjang angkutan batubara telah digagas Pemda Sumsel dengan membuat jalan khusus untuk angkutan batubara melalui jalan perkebunan. Jalan khusus ini ditarget bisa digunakan per 1 April 2012.

Tiga perusahaan, PT Musi Hutan Persada (MHP), PT Golden Blossum Sumatera (GBS), dan BP Migas, memberikan pinjaman lahan untuk angkutan batubara. Jalan khusus angkutan batubara dari Muara Enim dan Lahat ini panjangnya sekitar 221 km dan lebar bahu jalan 7-14 meter ini akan mengangkut batubara mulai dari Desa Senabing (Lahat) hingga pelabuhan Muara Lematang (Sungai Musi) yang mampu menampung kapasitas lima juta ton pertahun batubara. Dari Muara Lematang ini, batubara kemudian diangkut menggunakan tongkang melewati Sungai Musi dan Jembatan Ampera ke tujuan distribusi, yakni di Tanjung Api-api (TAA).

Pinjam pakai jalan perkebunan akan berakhir saat jalur rel kereta api (KA) untuk batubara selesai dibangun. Sayangnya, pembangunan rel KA ini masih terkendala perizinan di Kementerian Perhubungan dan Kehutanan. Rel KA khusus angkutan batubara dari Tanjung Enim-Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin ini, juga merupakan solusi jangka panjang angkutan batubara.

Sementara pembangunan jalan khusus berlangsung, hingga 1 April 2012, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan surat edaran (SE)
No 540/354/Dishubkominfo 2012, yang mengatur pembatasan tonase truk yang melintas di ruas jalan umum dari Kabupaten Lahat-Tanjung Api-api (TAA).

Surat edaran ini berisi larangan truk angkutan batubara dengan tonase di atas 12 ton melintas di jalan umum. “larangan bagi angkutan batubara di atas 12 ton untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan pembatasan muatan ini dikeluarkan sejak dua tahun lalu, seiring dengan itu diberikan waktu kepada pengusaha membangun jalan khusus sebagai jalur alternatif,” kata Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dalam talkshow bertajuk ‘Anda Bicara di Trijaya Palembang’ bekerja sama dengan Musi Institute di D’Fab Café Jalan KH Ahmad Dahlan No 38, Bukit Kecil, Palembang, Sabtu (14/1/2012).

Tetapi realitanya, sambung gubernur, pengusaha justru menggunakan truk di atas batasan yang ditentukan.
“Akhir-akhir ini, saya jadi bulan-bulanan masyarakat dan menuduh saya memberikan izin atau dikatakan perusahaan transportir batubara itu milik saya. Saya tegaskan, tidak satupun perusahaan atau transportasi batubara itu milik saya,” kata Gubernur dalam acara yang juga dihadiri anggota Komisi IV DPRD Sumsel Muhammad Ridho, Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Transportasi (APJAT) Sumsel Chairudin Yusuf, Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Firman Shantyabudi, dan pengamat transportasi Sumsel Erika Buchari.

Ketua APJT Sumsel Chairudin Yusuf Sedang Memaparkan

Muhammad Ridho menyatakan sangat sepakat atas terbitkan Surat Edaran Gubernur terkait pengaturan dan pelarangan angkutan batubara di atas 12 ton. Kebijakan tersebut merupakan solusi tepat dalam meminimalisir kemacetan lalulintas dan antisipasi kerusakan jalan umum.
Sebagai anggota dewan dan wakil rakyat Sumsel, kata Ridho, dirinya sepakat ketegasan Gubernur mengeluarkan edaran. Karena, kepentingan masyarakat banyak yang harus diutamakan, bukan kepentingan segelintir pengusaha batubara.

Hal senada ditegaskan Dirlantas Polda Sumsel Firman Shantyabudi. Menurut dia, sebagai mitra pemerintah, pihaknya akan melaksanakan kebijakan Gubernur yang melarang angkutan bertonase di atas 12 ton melintas di jalan umum. Firman pun mengimbau pihak transportir agar mematuhi peraturan tersebut demi kepentingan bersama.
“Sebagai tugas pokok kami, pengamanan dan kenyamanan pengguna jalan adalah tugas kami. Untuk itu, mari sama-sama kita patuhi aturan lalulintas sekaligus SE yang dikeluarkan Gubernur Sumsel,” kata Firman.

Pengamat transportasi Sumsel Erika Buchari juga menilai, sudah saatnya transpontir dan pengusaha penambang batubara tidak mengedepankan ego untuk meraup keuntungan tanpa mempedulikan kepentingan orang banyak. “Betapa banyak orang dirugikan karena angkutan batubara ini. Jalanan rusak, belum lagi macetnya,” beber Erika.

Bagaimana pandangan pengusaha. Adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Jasa Angkutan Truk (APJAT) Sumsel, Chairuddin Yusuf, tetap bersikukuh menolak surat edaran Gubernur. Dia menilai surat edaran gubernur menimbulkan kerugian dan dapat mematikan usaha jasa transportasi dan perusahaan batubara. “PT Sinar Musi baru saja melakukan PHK terhadap 500 sopir begitu gubernur mengeluarkan surat edaran larangan bagi truk batubara di atas 12 ton beroperasi,” ungkap Chairuddin.

Menurut dia, kendaraan angkutan tidak salah karena pengusaha membayar pajak dan ikut uji kendaraan (keur). Begitu juga beban muatan di bak truk sesuai dengan buku keur. “Kalau mereka salah, kenapa di jembatan timbang mereka diloloskan?,” tanya Chairuddin.

Akibat surat edaran gubernur itu, sambung Chairuddin, kerugian hanya diderita para sopir, para pengusaha pun harus gigit jari karena banyak truk angkutan dibeli dengan sistem kredit.
Selain itu, kontrak dengan pembeli batubara juga tidak dilanjutkan karena pengiriman batubara tidak sesuai dengan kontrak. Dengan alasan itu, APJAT Sumsel mempertanyakan landasan hukum SK Gubernur Sumsel yang sudah diederkan itu.

Atas Masukan APJAT, Gubernur Alex Noerdin meminta agar pengusaha dan APJAT lebih memahami dan responsif terhadap apa yang menjadi suara masyarakat, terkait operasional truk batubara yang dikeluhkan banyak pihak.
“Pemerintah melarang karena sudah ada solusi nyata dengan membangun jalan khusus. Namun sebelum jalan khusus tuntas, kami masih izinkan truk kecil kapasitas kurang dari 12 ton masuk ke jalan umum,” jelas Alex Noerdin.

Dikatakan Alex, ditargetkan 1 April jalan khusus selesai sehingga semua kendaraan pengangkut batubara akan masuk ke jalan khusus dan tidak lagi melintas di jalan umum. Terkait surat edaran itu, Pemprov Sumsel hanya mempertajam karena sejak 10 tahun lalu, angkutan di atas 12 ton tidak bisa melintas di Sumsel karena kelas jalannya hanya untuk 8-10 ton.
“Aturan sudah tahu, tetapi masih dilanggar. Saya harus tegas dan surat edaran tidak akan dicabut. Jadi tolong, pengusaha juga mengerti karena ini kepentingan masyarakat,” urai Gubernur.

Erika Buchori juga meminta para pengusaha angkutan batubara melihat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Dia meyakini rujukan surat edaran gubernur adalah UU Lalulintas dan Angkutan Jalan. Sekarang, kata Erika, bagaimana Polisi dan Dishub ’mengamankan’ kebijakan Pemda Sumsel.

Hingga 31 Maret, bagi kendaraan kecil, pengangkut batubara, dengan tonase di bawah 12 ton (dumptruk) masih bisa melalui jalan umum. Sementara untuk angkutan dengan tonase di atas 12 ton, diharamkan. Ini artinya, Pemprov Sumsel mengambil kebijakan untuk kepentingan dua belah pihak, perusahaan tetap beroperasi, masyarakat pun tidak terganggu. (Dik)

2 komentar untuk “MENGURAI POLEMIK ANGKUTAN BATUBARA SUMSEL?”

  1. zulhendra

    Izin eksploitasi di kluarkn beserta izin pengakutn ny, sharus ny pemerintah daerah dan pmrinth pusat mkaji ulang sblum mengeiuarkn izin trsebut, stiap provinsi slalu sprti itu, gak mslah batu bara, perkebunan dll… Msyarakat yg mngeluh adlah msyrakat yg tdk dpt andil dlm prmslahan ini, mrk tdk mnyadari stngah dri mrk mndpat kn pkerjaan dari sna, khusus sumsel bisa d ingat sejak mulai ny pertmbangan d sna?? Tngkat kriminalitas trun drastis, dlu sya mau lewat sna sngat takut klo skrg mlm pun sya brani lewat sdrian, jdi pemerintah daerah jgn liat 1 sisi, liat sisi positif trutma bnyak ny lapangan pkrjaan yg trbuka lebar, klo minim ny pajak angkutn yg masuk kas daerah, itu gak lain krn staf2 di dinas trkait, coba Pak gubernur yg trhormat sidak timbngan trpadu di daerah martapura (tp jgn pake mobil dinas, buat kyak gubernur bengkulu sidak pake motor n tanpa pengawalan), tnya supir2 dan apa yg trjadi sbnerny?? Bpk slaku leader jgn hny krn dorongan dan intervensi masy. Bpk lgsg ambl kebijakn tanpa cross check ke lapangan, klo pmrinth prioritas kn pnggunaan KA, bisa d bayangkn akn bnyk ny pngangguran, tngkat kecelakaan yg mematikn, hutan yg akn di buka dan jelas lebh mnggaggu ekosistem, blum lgi APBD brp bnyk yg akn d hbis kn lgi.. Ckup tngkat kn kapasitas jln serta pelebaran jalan dgn catatn itu smua jgn di jadi kn lahan proyek, ini suara rakyat yg netral yg hanya mnggunakn jln dgn kendraan pribadi, utk yg mrasa trsinggung brarti benar apa yg saya tuliskn ini, utk gubrnur n bupati kepntingan masy. Mang hrus d prhatikan tp msh bnyk msyrakat yg lain yg bergantung ke sna

  2. Anita Ayuningsih

    Kepada Yth., Bapak Gubernur. Sumatra Selatan.,

    Bila Kita melihat SK tersebut, memang cukup efektif dan efisien, jika dilihat DARI ATAS KERTAS saja.

    Sebagai Informasi, Truk besar masih bisa keluar masuk Palembang, dan itu waktunya hanya MALAM HARI, sekitar Pk. 21.00 dari Lahat, dan kesemuanya itu sudah diatur oleh Staf Bapak, yang sekarang seperti BANDIT BERSERAGAM. ( POLISI, DLLAJR ), yang melakukan pengutipan kepada Supir.

    Sebagai Informasi, Kami membayar Rp. 2,750,000.- –
    Rp.3,000,000.- kepada staf Anda. ( POLISI dan DLLAJR), dan untuk 3 Jembatan Timbang, Kami membayar Rp. 750,000.- untuk 1 x lewat, agar Truk Kami bisa keluar masuk Palembang, dengan muatan Batu Bara.

    Di Era Reformasi yang mengharamkan KORUPSI, KOLUSI dan NEPOTISME, Bapak selaku Gubernur Sumatra Selatan, malah menerbitkan sebuah aturan yang menumbuh suburkan KORUPSI, KOLUSI dan NEPOTISME,….

    Apakah ini semua adalah REKAYASA BAPAK, DAN STAF BAPAK, karena SETORAN YANG KURANG, DIBANDINGKAN WAKTU PROMOSI PEMILU GUBERNUR????

    Ingatlah, AMAL PERBUATAN BAPAK AKAN DIMINTA PERTANGGUNG JAWABANNYA OLEH ALLAH SWT.

Beri komentar