Home » Program » Anda Bicara » Pemda Tunggu Juklak Penyaluran BLSM

Pemda Tunggu Juklak Penyaluran BLSM

Palembang – Kebijakan pemerintah membagikan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada warga miskin sebagai salah satu bentuk kompensasi kenaikan harga bahan baker minyak (BBM) rentan salah sasaran. Apalagi jika tidak didukung dengan data yang akurat.

Anda Bicara

Menurut pengamat ekonomi Universitas Sriwijaya Subardin, masalah ketepatan sasaran merupakan poin penting dalam pemberian BLSM, sebab berdasarkan hasil pendataan program perlindungan sosial yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), data kemiskinan tidak dicatat berdasarkan nama warga miskin (by name), tetapi lebih merujuk kepada indikator kemiskinan yang ditentukan BPS. Saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada 2007 lalu, pendataan seperti ini rentan kasus penyalahgunaan dan ketidaktepatan sasaran bantuan.

”Persoalan akurasi data jumlah warga rentan terkena dampak kenaikan harga akibat naiknya harga BBM bersubsidi ini menjadi satu poin penting yang patut dipertanyakan kepada pemerintah. Sebab, jika hal itu dibiarkan terjadi, pembagian BLSM rentan salah sasaran,” ungkap Subardin pada diskusi yang diselenggarakan Musi Institute dan Radio Trijaya Palembang bertajuk ‘’Harga BBM Naik, Rakyat Siap-siap Kencangkan Ikat Pinggang’ di D’Fab Café Jalan KH Ahmad Dahlan 38 Bukit Kecil,Palembang, Sabtu (17/3).

Meski demikian, Subardin menilai kebijakan pemberian kompensasi terhadap masyarakat miskin seperti BLSM efektif meminimalkan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan catatan pembagian dana bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya. Karena itu, dia menekankan agar pembagian BLT didasarkan pada data akurat agar dampak kenaikan harga BBM tidak begitu dirasakan warga miskin.

”Karenanya, mekanisme pembagian BLSM harus dikawal secara ketat, jangan sampai terjadi kebocoran sehingga masyarakat akan dirugikan,” kata Subardin dalam diskusi yang juga dihadiri Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sumsel Sumarwan, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Sumsel Mulyadi, dan Presiden BEM Universitas Sriwijaya Daud Zein.

Menurut Sumarwan, pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Sosial memang belum mendapat petunjuk pelaksanaan (Juklak) penyaluran BLSM dari pemerintah pusat. “Penyaluran BLSM murni kebijakan pusat, daerah hanya mengawasi dan memonitor pembagiannya,” jelas Sumarwan.

Penyaluran BLSM menjadi kewenangan Kementerian Sosial. Adapun yang bertugas mencetak kartu dan pendistribusiannya adalah PT Pos Indonesia. Sehingga nanti para penerima BLSM mengambil ke kantor pos terdekat sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Karena itu, di tingkat masyarakat menjadi ranah kepala desa maupun ketua RW dan RT untuk membantu penyaluran distribusi kartu agar sampai ke tangan calon penerima.

Berkaca pada program keluarga harapan (PKH), imbuh Sumarwan,
mereka yang mendapat BLSM adalah masyarakat sangat miskin, masyarakat miskin, masyarakat hampir miskin, dan masyarakat rentan. Ia menjelaskan, masyarakat rentan contohnya bekerja sebagai nelayan, petani, maupun buruh yang gara-gara kenaikan BBM taraf kesejahteraannya turun. Mereka berhak mendapat bantuan sebesar Rp150 ribu per bulan yang diambil tiga bulan sekali.

PKH di Sumsel sendiri, saat ini baru bisa menjangkau lebih dari 37 ribu warga miskin di tiga kabupaten.  Kata Sumarwan, penerapan program bantuan tunai seperti ini cukup efektif meringankan beban warga. “Di Sumsel sekolah dan berobatkan’ sudah gratis, nah dana tunai ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lain, misalnya untuk membeli seragam sekolah atau ongkos transportasi,” urai Sumarwan.

Berapa jumlah warga Sumsel yang bakal mendapat BLSM, Sumarwan mengaku tiap kabupaten/kota telah mengirimkan data warga miskin ke pemerintah pusat, tapi berapa total yang dibantu, itu menunggu keputusan Kementerian Sosial. “Kalau kita kira-kira, angkanya kemungkinan di kisaran 230 ribu orang yang berhak mendapatkan BSLM,” jelas Sumarwan.

Di lain sisi, kalangan mahasiswa tetap menilai program BLSM bukan jalan keluar terbaik. “Harga BBM tidak perlu naik. Meski sekarang sepertinya sudah pasti terjadi kenaikan harga BBM, mahasiswa bersama rakyat masih punya waktu dua pekan hingga 1 April,” kata Daud Zein, Presiden BEM Unsri.

Alasan pemerintah pencabutan subsidi dilakukan agar APBN tidak jebol akibat kenikan harga minya mentah dunia, Saud menyebut masih banyak opsi lain yang bisa diterapkan, misalnya optimalisasi pajak dan nasionalisasi sector energi yang selama ini dikuasai pihak asing.

Sementara, kalangan pedagang pasar menilai gonjang-ganjing yang terjadi dalam rencana kenaikan harga BBM, akibat pemerintah kurang tegas. “Isu kenaikan BBM terlalu cepat dilontarkan, akibatnya pasar langsung bereaksi. Buntutnya terjadi kenaikan harga beberapa komoditas,” kata Mulyadi dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Sumsel.

Para pedagang saat ini mulai merasakan menurunnya daya beli masyarakat. “Saat ini ekonomi di pasar melemah, daya beli masyarakat turun dibanding satu bulan lalu,” tutup Mulyadi. (MI)

Beri komentar