Home » Program » Pajak » Pengawasan Pajak

Pengawasan Pajak

Bincang Pajak – Pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem self assesment dimana wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. DJP memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap proses tersebut. Sistem pemungutan pajak seperti ini, memberi kewenangan DJP untuk menerbitkan ketetapan atau tagihan pajak dengan perhitungan pajak yang mungkin berbeda dengan yang dilaporkan oleh wajib pajak.

Dalam proses pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, DJP dapat menerbitkan produk hukum berupa : Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak.

Wajib pajak dapat melakukan tiga hal atas produk hukum seperti yang tersebut di atas, yakni menyetujui sepenuhnya, menyetujui sebagian dan tidak menyetujui. Sementara itu, WP dapat mengajukan permohonan pembetulan, permohonan keberatan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, permohonan pengurangan atau pembetulan surat tagihan pajak yang tidak benar dan permohonan pembatalan hasil pemeriksaan.

Beri komentar